POLHUKAM

JOKOWI 3 PERIODE

Koalisi Jokowi 3 Periode Menuju Amendemen

Presiden Jokowi. (Setpres)
Presiden Jokowi. (Setpres)


JAKARTA - Perjamuan di Presidential Lounge mengundang banyak tafsiran politik. Acara makan siang Presiden Jokowi dengan tujuh ketua umum parpol pendukung pemerintah itu diyakini tak hanya menyimbolkan kekompakan, tetapi juga menunjukkan kemungkinan skenario politik yang luar biasa.

Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono, membaca potensi Jokowi Tiga Periode dari momen makan siang Jokowi dengan para ketum parpol sebelum pelantikan dua menteri dan tiga wakil menteri baru (Rabu, 15/6/2022).

"Kalau saya melihat ini bisa memberikan sebuah simbol bahwa ’tujuh partai ini di tangan saya'. Sangat mungkin untuk tiga periode," kata Poyuono dalam program Adu Perspektif yang ditayangkan detikcom, Rabu (15/6/2022).

Arief menduga pertemuan Presiden Jokowi dengan tujuh ketum parpol untuk mengonsolidasikan sesuatu. Bahkan bisa jadi mengondisikan agar tidak terbentuk koalisi. Dengan begitu cuma ada satu pasangan calon yang kemungkinan besar diusung oleh PDI Perjuangan, satu-satunya partai yang bisa mengajukan sendiri.

Karena itulah, menurut Arief, wacana Jokowi Tiga Periode bisa saja terjadi. Dia kembali berandai-andai Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memundurkan jadwal pencalonan jika hanya ada satu pasangan calon.


"Terus KPU memundurkan pencalonan. Akhirnya KPU bertanya ke MK, 'bagaimana nih enggak ada yang nyalon'. Ya sudah, itu Agustus 2024 sidang istimewa. Terakhir, MK langsung mengeluarkan fatwa presiden harus dipilih oleh MPR, sah di situ," ujar dia.

Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Timothy Ivan Triyono, mengamini pengandaian itu. Menurut dia, apa yang dinyatakan Arief senada dengan apa yang ditangkap Jokpro, bahwa tujuh ketua umum parpol menyetujui Jokowi kembali menjadi capres.

Jokowi sendiri mengisyaratkan koalisinya baik-baik saja, tidak ada keretakan, atau 'koalisi dalam koalisi'. Sementara itu, pertemuan Jokowi dengan tujuh ketum parpol menepis rumor perpecahan Jokowi dengan Megawati atau Megawati dengan Surya Paloh.

"Itu artinya Jokowi ingin menunjukkan bahwa koalisinya baik-baik saja dan sangat solid. Apalagi untuk menatap amendemen UUD 1945 yang kelima, sehingga Jokowi bisa menjadi presiden tiga periode," kata Timothy kepada Info Indonesia, Kamis (16/6/2022).

Menurut dia, sudah sangat jelas apa yang dilakukan Jokowi pada momen reshuffle kemarin merupakan konsolidasi politik. Jokowi ingin menyolidkan koalisinya dan menyatukan dukungan.

"Mungkin salah satu topik bahasan makan siang itu adalah mengenai dukungan amendemen konstitusi yang kelima sehingga Jokowi bisa tiga periode. Itu sangat mungkin, dalam politik semuanya sangat mungkin," terangnya.

Menurutnya, momen paling menarik dari hari pelantikan menteri dan wamen baru justru ketika Presiden Jokowi berjalan beriringan dengan tujuh ketum parpol. Pemandangan itu menandakan kesolidan parpol pendukung pemerintah.

"Mungkin dukungannya akan solid untuk Jokowi Tiga Periode dengan dukungan dari 80 persen lebih di parlemen,” terangnya.

Konsolidasi Tiga Periode
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menilai, reshuffle kabinet adalah konsolidasi parpol. Namun dia mempertanyakan tujuan dari konsolidasi tersebut, mengingat hal itu dilakukan di sisa dua tahun pemerintahan Jokowi.

"Indikasi lain adalah isu tiga periode ternyata belum benar-benar berakhir. Di lapangan terlihat relawan masih bagi-bagi kaos Jokowi Tiga Periode," kata Achmad.

Sebagaimana publik tangkap, reshuffle kabinet kemarin memperlihatkan dengan jelas motif konsolidasi politik menjelang 2024. Dan berdasarkan realitas politik saat ini, tinggal dua partai yang berada di luar pemerintah yaitu PKS dan Demokrat. Bila melihat perolehan suara Pemilu 2019, PKS hanya mempunyai 8,70 persen suara dan Demokrat hanya mempunyai 9,39 persen suara. Walaupun mereka berkoalisi, tetap tidak memenuhi syarat presidential threshold.

Jika PDIP-Gerindra dan poros KIB (Golkar, PAN dan PPP) sama-sama kuat maka kemungkinan besar hanya ada dua capres pada pemilu 2024. Namun, bila pimpinan partai yang hadir di konsolidasi Rabu lalu itu bergabung menjadi satu koalisi maka hanya memunculkan satu capres sehingga tidak perlu pemungutan suara.

"Inilah dampak dari presidential treshold 20 persen yang ditentang oleh banyak tokoh karena akan menyebabkan banyak suara masyarakat yang tidak tersalurkan. Demokrasi jadi tersumbat," terangnya.

Memuaskan Orang Dekat
Dosen Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, mengatakan, pergantian dua orang menteri dan pengangkatan tiga orang wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Rabu lalu tampak lebih mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah.

"Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN tentu ada akomodasi politik, belum lagi wamen dari PSI, PBB dan PDIP," kata Nyarwi, Kamis (16/6/2022).

Seperti diketahui, Presiden melantik Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Perdagangan; mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri ATR/BPN. Lalu Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sebagai Wamen ATR; Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja; dan
Politikus PDIP, Jhon Wempi Wetipo, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Masuknya Hadi Thahjanto makin menegaskan bahwa Presiden Jokowi memperkuat barisannya dengan orang-orang terdekat. 

"Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat," jelasnya.

Menurutnya, pergantian menteri lebih dominan dari sisi akomodasi masuknya partai politik ke kabinet. Pergantian menteri perdagangan adalah jawaban pemerintah atas kritik dari masyarakat terhadap lemahnya kinerja Kemendag dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

"Tapi posisi Mendag digantikan kalangan politisi belum tentu juga ada jaminan efektivitasnya," jelasnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 17 Juni 2022.


Video Terkait:
Jokowi 3 Periode Ekonomi Pulih
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo