POLHUKAM

Kejati DKI Kembali Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Mafia Tanah Cipayung

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (Net)
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (Net)


JAKARTA - Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung, yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Propinsi DKI. 

Kasi Penkum Kejati DKI, Ashari Syam mengatakan, penetapan tersangka terhadap HH, eks pejabat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Propinsi DKI Jakarta itu dilakukan pada hari Jumat (17/6/2022).

Penetapan tersangka HH berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : TAP-60/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 17 Juni 2022. 

"Tersangka HH pada saat itu menjabat sebagai Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembebasan lahan di RT 008 RW 03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur," ujar Ashari dalam keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Senin (20/6/2022)

Menurut dia, dalam pembebasan lahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah, peta informasi rencana Kota dari Dinas Tata Kota, Permohonan Informasi Asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Bahkan tanpa adanya persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 


Selain itu, kata Ashari, tersangka HH juga memberikan resume penilaian properti (Resume Hasil Apraisal) terhadap 9 bidang tanah yang berada di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dari KJPP kepada tersangka LD selaku Notaris.

Pemberian resume hasil apraisal tersebut sebelum hari pelaksanaan musyawarah atau negosiasi harga dengan warga pemilik lahan. 

"Sehingga data tersebut dipergunakan oleh tersangka LD untuk melakukan pengaturan harga terhadap 8 pemilik atas 9 bidang tanah di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur," kata dia.

Namun kenyataannya berdasarkan fakta hukum, bahwa pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp1,6 juta per-meter. 

Sedangkan harga yang dibayarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp2,7 juta per meter.  "Dengan demikian, total uang yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp46 miliar lebih," kata Ashari. 

Sementara total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp28.729 milliar. "Sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati tersangka LD dan para pihak sebesar Rp17 miliar lebih."

Lebih lanjut Ashari menambahkan, proses pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur diduga telah menyalahi ketentuan Pasal 45 dan Pasal 55 Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait rencana pengadaan. 

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka HH adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Amelia