POLHUKAM

Penanganan Khilafatul Muslimin Tetap Perhatikan HAM

Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan keterangan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022) (Antara/Gilang Galiartha)
Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan keterangan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022) (Antara/Gilang Galiartha)


JAKARTA - Penanganan terhadap organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin yang dinilai mengancam ideologi negara tetap harus memerhatikan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa tujuan didirikannya Khilafatul Muslimin yakni menyebarkan ideologi khilafah dan dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Khilafatul Muslimin kita sikat kalau dia mengancam ideologi. Tapi kita juga memperhatikan Hak Asasi Manusia karena itu juga menjadi tugas negara, melindungi Hak Asasi Manusia," jelasnya di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Mahfud mengatakan, Dewan HAM PBB menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki catatan pelanggaran HAM di Dewan HAM PBB sejak tahun 2020. Hal itu dibuktikan usai kunjungannya ke Dewan HAM PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Kamis (16/6/2022).

"Saya baru laporan ke Presiden, ada 41 negara mendapat sorotan. Indonesia tidak masuk, sudah tiga tahun berturut-turut," katanya.


Menurut Mahfud, laporan-laporan itu tidak pernah dibahas di sidang Dewan HAM melainkan hanya ditampung kemudian disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera diselesaikan.

Adapun terkait Khilafatul Muslimin, Polda Metro Jaya telah menangkap enam tokohnya dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka adalah pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, yang ditangkap di Lampung pada Selasa (7/6/2022).

Selanjutnya polisi menangkap tokoh Khilafatul Muslimin lainnya yang berinisial AA, IN, F dan SW di Lampung, Medan dan Bekasi. Sedangkan AS yang berperan sebagai menteri pendidikan ditangkap di Mojokerto, Jawa Timur.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo