POLHUKAM

Baru Menjabat Sudah Beda Sendiri, Mendag Zulhas Gagal Paham

Apes, Prahara Minyak Goreng Makin Panjang

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, saat memantau harga minyak goreng di pasar. (Antara)
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, saat memantau harga minyak goreng di pasar. (Antara)


JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengultimatum Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, agar secepatnya menurunkan harga minyak goreng curah di seluruh provinsi menjadi Rp14.000 per liter. 

Zulkifli yang belum seminggu bertugas meminta dispensasi paling lama satu bulan. Selain ke Mendag, Jokowi juga menanyakan langsung soal upaya menstabilkan harga minyak goreng ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Keduanya masih minta waktu dua minggu sampai satu bulan. Saya kira secepatnya, agar harga terjangkau oleh masyarakat," kata Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Luhut sejak akhir bulan lalu menerima mandat khusus dari presiden untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, terutama di Jawa dan Bali. Sejauh ini, belum ada jurus Luhut yang ampuh untuk menurunkan harga minyak goreng curah. Sementara Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, selaku Menteri Perdagangan yang baru dilantik Rabu minggu lalu menggantikan Muhammad Lutfi, menjadi penanggung jawab perkembangan harga barang dan jasa.

Kepala Negara mengaku telah melakukan inspeksi ke pasar di Jawa Barat dan Banten. Lumayan, ia menemukan harga minyak goreng curah sudah sesuai ketentuan pemerintah di Rp14.000 per liter. Masalahnya, hal serupa tidak berlaku di daerah lain.


"Saya senang kemarin datang ke beberapa pasar di Jawa Barat dan kemarin cek lagi di Banten, harga minyak goreng curah sudah di Rp14.000. Tapi apakah hanya di dua provinsi,? Kita harapkan di semua provinsi berada di angka itu," kata Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa kebijakan yang kini menjadi prioritasnya adalah menjaga harga barang tetap terjangkau oleh masyarakat di tengah tekanan rantai pasok produk pangan dan energi di pasar global.

Benang Merah
Sementara itu, Zulhas yang diwawancara sebelum Sidang Kabinet Paripurna, mengaku sudah menemukan benang merah persoalan minyak goreng curah.

"Minyak curah ini, saya sudah tahu benang merahnya. Ada tiga jalur distribusi, ada 10.000-an titik, sekarang lagi saya suruh instal di 10.000 titik lebih itu orang bisa membeli dengan harga Rp14.000," katanya.

Dirinya akan memastikan suplai terjaga di 10.000 titik distribusi tersebut. Dia yakin langkah tersebut dapat mengurai persoalan jalur distribusi minyak goreng curah. Langkah kedua yang disiapkan Mendag adalah mengembangkan kemasan sederhana untuk minyak goreng curah untuk memudahkan proses distribusi, terutama dalam menjangkau kawasan pelosok Indonesia.

"Misalnya, jauh-jauh bagaimana bawa galon kalau jauh. Misalnya, di Maluku, sehingga kemasan itu nanti bisa diterima di mana jalur distribusinya akan lebih mudah," katanya.

Enggak Ada Mafia
Yang menarik, Zulhas meyakini tidak ada campur tangan mafia dalam prahara distribusi, ketersediaan, dan harga minyak goreng yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Ia meyakini persoalan minyak goreng lebih diakibatkan kekeliruan mengantisipasi lonjakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di dunia.

"Enggak, saya kira bukan soal mafia, tidak mafia. Ini kan ada kenaikan harga, booming. Teman-teman punya CPO langsung jual cepat, nah ada keterlambatan kita mengantisipasi," kata Zulhas.

Menurutnya, kenaikan harga minyak sawit dunia seharusnya bisa menjadi berkah. Yang terjadi sebaliknya, justru menimbulkan masalah di dalam negeri.

"Saya sudah tahu, sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan dua bulan beres Insya Allah," katanya.

Ketika diminta penegasan soal ada tidaknya mafia minyak goreng, Mendag mengatakan "ya, perdagangan itu biasa. Ada yang bagian untung lebih, biasa itu".

Padahal, Presiden Jokowi pada April lalu sudah blak-blakan mengungkap soal mafia minyak goreng. Hal ini merespons langkah Kejaksaan Agung yang sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng.

"Karena itu, terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas," kata Jokowi, Rabu (20/4/2022).

Sejauh ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, yang terjadi pada Januari 2021 sampai Maret 2022. Kelima tersangka itu adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Kemudian empat orang lain dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia; Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA.

Berikutnya Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, dan pendiri PT Independent Research & Advisodry Indonesia, Lin Che Wei. 

Gagal Paham
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, merespons Zulhas soal mafia. Dia menyayangkan ada ketidakselarasan antara Presiden Jokowi dengan menteri barunya itu. Menurutnya, pandangan menteri yang tidak sejalan dengan Presiden tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dia pun menduga Zulhas sudah gagal membaca permasalahan utama dari krisis minyak goreng.

"Kenapa ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang usut kartel minyak goreng, kemudian Kejaksaan Agung yang tetapkan tersangka izin ekspor CPO. Itu jelas pertanda mafia terstruktur di minyak goreng," kata Bhima kepada Info Indonesia, tadi malam.

Pernyataan Zulhas justru mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan tata niaga minyak goreng. Bisa dilihat dari lahan sawit sampai distributor utama yang dikuasai segelintir pemain yang sama. Seharusnya, Mendag mengeluarkan sederetan kebijakan untuk memperkuat pengawasan di hulu dan pengawasan distribusi minyak goreng di hilir. Melihat beda pendapat Mendag dengan Presiden, tampaknya perkara minyak goreng ini tidak akan selesai dalam satu bulan.

"Betul, akan sulit target Mendag dalam sebulan menyelesaikan permasalahan minyak goreng," ujarnya.

Selain dengan presiden, Zulhas juga berbeda pandangan dengan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, soal rencana menghapus minyak goreng curah. Zulhas mengaku lebih memilih pemenuhan minyak goreng dalam bentuk kemasan sederhana ketimbang meniadakan minyak goreng curah.

"Kalau minyak goreng curah dihapus sedangkan ini (minyak goreng kemasan sederhana) belum siap, kan tambah rusak lagi. Semuanya bertahap ya, tidak bisa satu hari kelar," kata Zul saat inspeksi perdana sebagai Mendag ke Pasar Cibubur, Jakarta Timur, pekan lalu.

Terlampau Percaya Diri
Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, menilai, target penyelesaian masalah minyak goreng seharusnya menyentuh esensi. Hal-hal esensial yang dimaksud antara lain harga wajar dan stok aman, serta merata di pasar. Semua itu bukan pekerjaan mudah karena akar masalahnya ada di kebijakan.

"Jadi, untuk satu bulan setelah Mendag baru dilantik, rasanya terlalu optimistis," kata Agus.

Ia mempertanyakan apa saja yang bisa dikerjakan Mendag dalam satu bulan. Pasalnya, sejak awal tahun berbagai cara sudah dilakukan pemerintah untuk memutus rantai permasalahan minyak goreng. Banyak petinggi negara yang cawe-cawe, tapi tidak juga menyelesaikan masalah.

Dia menduga kepercayaan diri Mendag berfokus pada teknik manajemen distribusinya. Padahal, itu bukan masalah utamanya. Seharusnya, Mendag lebih fokus menata regulasi harga CPO dalam negeri dan pelaku industri minyak goreng atau produsen yang ada. Di sana ada sebuah kebijakan politik yang harus ditaati bersama.

"Saya kurang sepaham dengan istilah mafia, tapi lebih pada ketegasan dan transparansi regulasi terlebih dahulu," kata dia.

Dari situ akan muncul parameter yang jelas soal siapa pelanggar regulasi negara. Mereka itulah yang pantas disebut mafia dan pemburu rente. Pekerjaan merekonstruksi aturan atau kebijakan komprehensif itu tentu membutuhkan waktu tidak cepat. Karena, harus dilakukan fungsi koordinasi antara pemerintah dengan pelaku industri, sampai pada tahap implementasinya.

"Memang agak butuh waktu, tetapi itu lebih baik daripada berganti kebijakan seperti ulangan cerita yang tidak tuntas," terangnya.

Dia mengingatkan bahwa Menko Luhut belum lama ini memerintahkan audit atas perusahaan minyak kelapa sawit untuk mengurai masalah minyak goreng. Kini, Zulhas menjanjikan penyelesaian secara kilat, yaitu satu bulan. Perbedaan itu saja sudah membuat target penyelesaian sulit tercapai dalam waktu singkat. Menurut Agus, Presiden Jokowi hanya ingin persoalan minyak goreng yang mencekik ekonomi rakyat segera tuntas. Seharusnya, semua menteri dan pejabat yang ikut dalam upaya itu jujur membuat laporan ke presiden.

"Hal itu penting agar ketegasan Presiden Jokowi dalam menetapkan kebijakan dan solusinya benar-benar tepat," kata Agus.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Selasa, 21 Juni 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo