POLHUKAM

Ketua DPD Usul WFH Gantikan Wacana Cuti Ayah Dalam RUU KIA

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Dok. DPD RI)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Dok. DPD RI)


JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti merespons munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari, serta cuti melahirkan selama enam bulan.

LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana tersebut. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan.

Disampaikan LaNyalla, dengan konsep WFH, produktivitas tidak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik.

Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut. 

"Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural," kata LaNyalla dalam kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022).


Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi.

Dirinya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM. Sebab, akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja.

Bukan hanya itu, LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi.

"Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja," kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima wartawan.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu.

"Cuti yang panjang dikhawatirkan malah menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double," kata LaNyalla.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA.

Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi COVID-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh.

Editor: Saeful Anwar