POLHUKAM

Mahathir Klaim Kepri dan Singapura Milik Malaysia, Indonesia Jangan Terprovokasi

peneliti politik hubungan internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Abhiram Singh Yadav. (Net)
peneliti politik hubungan internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Abhiram Singh Yadav. (Net)


JAKARTA - Pernyataan Mahathir Mohamad baru-baru ini yang menyebut bahwa Malaysia seharusnya bisa mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau Indonesia sangat disayangkan. Meski begitu, isu tersebut seharusnya tidak perlu diperluas. 

"Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa Mahatir merupakan mantan PM Malaysia dan saat ini sudah cukup uzur umurnya, seharusnya beliau lebih menaati dan bijak dalam etika dan diplomasi yang elegan. Khususnya dalam konteks bertetangga," kata peneliti politik hubungan internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Abhiram Singh Yadav saat diwawancarai Info Indonesia, Rabu malam (22/6/2022).

Oleh karena itu, sangat di sayangkan pernyataan seperti itu bisa keluar dari mulut tokoh seperti Mahathir.

"Kita sebagai warga Asia Tenggara perlu menjunjung tinggi kesepahaman bertetangga, yaitu dengan tidak membuat sebuah retorika yang dapat memicu perbedaan antar masyarakat kedua bangsa, Malaysia dan Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut Abhiram juga menyatakan bahwa pernyataan Mahatir tidak merepresentasikan pendapat pemerintahan Malaysia maupun masyarakat Malaysia, sehingga isu provokasi ini tidak perlu diperluas.


"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama people-to-people dalam membangun harmoni sehingga kedepan pemikiran-pemikiran konstruktif dapat tercipta dalam bingkai persatuan dan kesatuan kawasan sebagaimana menjadi ciri khas bangsa kita melalui pedoman Pancasila," jelas Mahathir. 

Dia juga mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sudah melakukan langkah yang tepat dengan meminta klasifikasi kepada pihak perwakilan pemerintah Indonesia. 

Kendati begitu, dia mengingatkan bahwa isu teritorial selalu menjadi isu sensitif. Oleh karena itu sangat relavan bagi Indonesia untuk segera mempercepat akselerasi moderenisasi alutista, khususnya di dalam hal kelautan.

"Di saat yang sama, memperkuat dan mengoptimalkan wilayah-wilayah perbatasan yang berpotensi mengalami diskursus dengan pihak lain," jelasnya.

"Pada akhirnya, NKRI harga mati, dan adalah tugas dari kita semua untuk menjaga wilayah ini. Dan di saat yang sama, saya imbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh sentimen-sentimen negatif yang kerap muncul dari oknum-oknum yang tidak relavan," tutup Abhirham.

Editor: Amelia