OPINI

Demokrasi Lontong Sayur di Indonesia

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


DEMOKRASI itu tidak cukup hanya dengan memahami makna demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya dikuasai oleh partai politik, sehingga daulat partai lebih tinggi dari daulat rakyat.

Demo-krasi berubah menjadi partai-krasi. Demokrasi itu tidak cukup dengan isi Konstitusi UUD yang mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. 

Tetapi pada prakteknya, anggota DPR merupakan kader partai politik hanya membuat UU yang merugikan rakyat dan Mengkudeta kedaulatan tertinggi rakyat, seperti membuat UU MD3 dengan memberikan hak recall atau hak pergantian antar waktu (PAW) kepada partai politik.

Hal ini membuat semua anggota DPR RI tidak bisa berkerja secara mandiri dan independent mewakili kepentingan rakyat, takut melawan keinginan petinggi partai politik karena takut kena mutasi dari ketua partai atau lebih buruk kena PAW.

Padahal hak recall atau hak pergantian antar waktu (PAW) adalah bagian dari kedaulatan tertinggi rakyat.


Demokrasi tidak cukup dengan menjalankan free and fair election, seperti Pilpres, Pileg dan Pilkada, tetapi rakyat tidak diikutsertakan dalam decision making process in the government affairs.

Rakyat hanya sebagai penonton dan kambing hitam demokrasi lontong-sayur, di mana setiap muncul musim Pemilu, rakyat disuguhi dengan envelope serangan fajar yang berisi uang recehan, untuk membeli lontong-sayur setelah selesai nyoblos.

Itulah demokrasi lontong-sayur di Indonesia...!!! Tidak ada fungsi, role dan keikutsertaan rakyat di dalam decision making process in the government affairs. 

Sehingga yang namanya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat atau pemerintahan dari rakyat. Oleh rakyat dan untuk rakyat itu hanya lips service alias omong kosong. 

Tidak tampak dan tidak terrefleksi didalam pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten ataupun di parlemen. 

Rakyat hanya dikibuli, hanya sebagai budak-budak dan babu-babu pemerintah pusat, khususnya pejabat publik di tingkat kementerian dan BUMN.

Beda dengan demokrasi di Amerika Serikat (USA). Di negara Amerika Serikat (USA) ada sistem atau mekanisme Pemilu yang disebut ballot initiative atau "ballot proposition" atau "ballot measure" yang dipakai rakyat Amerika Serikat untuk menentukan masalah penting yang akan memiliki dampak langsung terhadap quality of life (kualitas hidup)  rakyat Amerika Serikat lewat Pemilu.

Mirip seperti "referendum" di Indonesia, tetapi bukan untuk memisahkan diri dari (NKRI) atau Federal government dan menjadi negara independen.

Contoh, ketika negara bagian (state) mau melakukan recall (pemecatan) terhadap pejabat publik karena goblok, tidak becus atau melakukan tindakan kriminal dan treason, atau pemerintah mau menaikan pajak, seperti pajak properti atau pajak penjualan (sales tax), atau mau mengumpulkan dana pembangunan atau expenses lainnya dengan menjual utang berupa "public bonds". 

Maka pemerintah negara bagian harus meminta izin dulu kepada rakyat negara bagian setempat lewat mekanisme pemilu yang disebut special election atau digabung saat ada general election, yg disebut "ballot initiative", atau "ballot proposition" atau "ballot measure".

Jadi di Amerika Serikat, pemilu itu bukan hanya untuk pilpres, pileg, dan pilkada. 

Pemilu di Amerika Serikat juga dipakai oleh pemerintah untuk meminta izin kepada rakyat Amerika Serikat, karena ingin mengeluarkan kebijakan yg akan memiliki dampak langsung terhadap quality of life (kualitas hidup) rakyat Amerika Serikat.

Hebat khan demokrasi di USA...???

Itulah makna dari prinsip demokrasi nomer#1, sovereignty of the people (kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat). 

Pemerintah Amerika Serikat itu masih minta "izin" kepada rakyatnya...!!! Karena semua pejabat pemerintah di Amerika Serikat sadar bahwasanya kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat Amerika, bukan di tangan US Congress atau di tangan presiden.

Itulah prinsip demokrasi nomer #2, government based upon the consent of the governed....!!! (pemerintahan dijalankan atas persetujuan yang dipimpin dalam hal ini adalah rakyat). 

Karena itu dalam isu yang sangat penting dan kritikal, pemerintah Amerika Serikat masih minta "persetujuan" dari rakyat Amerika lewat ballot initiative atau ballot proposition atau ballot measure...!!! Kalau di Indonesia bagaimana...???

Ojok guyu...??? Wong aku taking kok...!!!

Ballot initiative atau ballot proposition atau ballot measure itu hal-hal yang belum umum dan belum diketahui oleh publik di Indonesia, apalagi dipraktekkan.

Yang dikenal di Indonesia itu, one man one vote itu artinya satu hidung punya satu suara, sehingga satu suara seorang professor kalah dengan 10 suara rondo ucul....???

Padahal pengertian one man one vote di Amerika Serikat itu tidak begitu. 

Satu suara seorang senator bisa memiliki, membawa dan mewakili 40 juta suara rakyat negara bagian (state). Kalau ada bill (RUU) yang lolos dari US Congress dan dianggap merugikan rakyat banyak atau merugikan daerah seperti UU OMNIBULSHIT, tentu akan banyak orang yang melakukan judicial review (JR) di US Supreme Court.

Tetapi sebelum keluar bill (RUU) yang ngaco, maka dibuatlah mekanisme Filbuster di US Senate, agar tidak muncul tyranny majority, dan seorang senator bisa menghentikan seluruh senat untuk tidak ambil voting.

Jadi tidak benar bila satu suara professor kalah dengan 10 suara rondo ucul.. !!! Itu tidak berlaku di US Senate. Hebat khan demokrasi di USA...? 

Coba lihat demokrasi lontong-sayur di Indonesia? Jangankan mekanisme Filibuster, conflict of interest saja tidak peduli...???

Hakim MK ikut bermain politik dan tidak bisa menjaga marwah konstitusi UUD 1945. 

Sudah jelas ada UU yg bersifat sangat discrimanative seperti pasal 222 UU 7/2017 yang dikenal dengan Presidential Threshold 20 persen saja, malah dibelain hakim MK mati-matian dengan menolak semua judicial review (JR) dengan alasan legal standing yang dibuat-buat.

Belum lagi ketua hakim MK menjadi ipar sitting  presiden dan masih menjadi hakim MK...??? Nggak peduli dengan conflict of interest???

Ada Mendagri menunjuk (appointed) kepala daerah dengan atoritas penuh selama 2,5 tahun???

Mulai kapan demokrasi menjamin system appointment dan tidak lagi system election???

Ada anggota menteri kabinet yang punya perusahaan seabrek-abrek, tetapi malah diberi jabatan sebagai menteri yang mengurusi investasi dan BUMN.???

Itu khan jelas conflict of interest!!! Presiden dan menteri kabinetnya sama-sama "koclik",  berpura-pura tidak ada conflict of interest???

Masih menjabat sebagai Menteri Kabinet aktif, tetapi sibuk melakukan kampanye terselubung, seperti Menteri BUMN sekarang???

Itu bukan hanya conflict of interest, tetapi sudah menyalahi aturan sebagai pejabat publik aktif dan melanggar aturan.

Semua pejabat publik yg makan gaji bulanan dari uang rakyat, melanggar hukum dan melakukan kampanye terselubung dengan mengunakan fasilitas negara, harus dikenai sangsi hukum dan dipecat dari jabatan publik karena jelas telah  melakukan abuse of power dan komersialisasi jabatan.

Chris Komari
(Aktivis Forum Tanah Air/FTA)

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 23 Juni 2022.


Video Terkait:
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi ditangkap
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo