POLHUKAM

Jawab Cuitan Rizal Ramli, Mahfud MD: Saya Tidak Setuju Presidential Threshold 0 Atau 20 Persen

Cuitan Mahfud MD. (Tangkapan Layar/Twitter)
Cuitan Mahfud MD. (Tangkapan Layar/Twitter)


JAKARTA - Isu mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold kembali menjadi perbincangan hangat di ranah media sosial. 

Pemantiknya adalah cuitan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Rizal Ramli melalui akun Twitternya, @RamliRizal yang menyoal perjuangannya dalam menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Rabu (23/6/2022).

"Itu lho akibat dari sistem threshold 20%, tidak ada di UUD tapi jadi basis dari demokrasi kriminal. Waktu itu September 2020, kita bersepakat, RR (Rizal Ramli) akan berjuang dari luar untuk hapus threshold, Mas Mahfud akan berjuang dari dalam sistem. Mas Mahfud sudah sempat berjuang belum?" cuitnya, seraya melampirkan tangkapan layar artikel bertanggal 11 September 2020 yang berjudul "Mahfud MD: 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai oleh Cukong".  

Cuitan itu dibalas oleh Said Didu dengan me-mention akun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud menegaskan, pernyataan Rizal Ramli salah bila menuding dirinya mendukung penghapusan presidential threshold

Kata Mahfud, Rizal Ramli pernah berkunjung ke rumahnya, dan menyatakan bahwa akan menggugat aturan presidential threshold sebesar 20 persen menjadi 0 persen. Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan bahwa dirinya tidak setuju syarat ambang batas pengajuan calon presiden sebesar 20 persen. Namun, dia tidak setuju bila presidential threshold 0 persen.


"Tapi saya tak setuju (presidential threshold) 0% maupun 20%. Yang saya setuju dan pernah saya usulkan di DPR adalah 4 persen. Mengapa? Ini alasannya," cuit Mahfud di akun @mohmahfudmd

Dia menjelaskan bahwa menurut UUD 1945, pasangan capres/cawapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol peseta pemilu yang diatur dengan UU. 

"Saya usul agar parpol yang boleh mengusung pasangan adalah parpol yany sudah punya kursi di DPR yakni mencapai parliamentary threshold 4%," jelasnya. 

Dia mengatakan, 4% adalah bukti “resmi” punya dukungan rakyat.

"Meski begitu, saya persilakan RR jika untuk kesekianbelas kalinya akan menggugat ke MK. Siapa tahu MK mengabulkan. Tapi saya selalu bilang, menurut MK, penentuan threshold itu ada di DPR, bukan di MK. Bagi MK boleh saja 0%, 4%, atau 20%, penentunya bukan MK melainkan legislatif. Sejak dulu begitu sikap MK," tutupnya. 

Editor: Amelia