POLHUKAM

Wanprestasi di Perusahaan BUMN Ada Sejak Lama, Komisi VI: Ganti Direksinya

Menteri BUMN Erick Thohir. (Net)
Menteri BUMN Erick Thohir. (Net)


JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, praktik wanprestasi pada proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah berlangsung sejak lama. Tidak ada penyelesaian yang dilakukan Kementerian BUMN terkait proyek wanprestasi alias mangkrak itu.

"Kondisi seperti itu sudah berlangsung lama di BUMN dan sebagian masih terjadi di era kepemimpinan Pak Erick Thohir," kata Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK saat diwawancarai Info Indonesia, Jumat (24/6/2022). 

Legislator asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, wanprestasi di tubuh perusahaan plat merah masih menjadi pekerjaan rumah untuk Erick Thohir. Sebagai menteri, kata dia, Erick Thohir bertanggung jawab atas apa yang terjadi di seluruh perusahaan BUMN itu.

"Itu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pak Erick Thohir," tegas Amin AK.

Salah satu proyek yang wanprestasi adalah proyek konstruksi bangunan Gedung Alsintan yang digarap perusahaan swasta lokal CV Lintang Raya Timur setelah mendapat kontrak pengerjaan dari BUMN PT Boma Bisma Indra (persero). 


Boma Bisma Indra (Persero) sendiri mendapat limpahan sub-kontrak dari sesama BUMN, yakni PT. Barata Indonesia (Persero). Adapun nilai kontrak yang digarap senilai Rp4,98 miliar.

Mirisnya, CV Lintang selaku pihak pengerja proyek tidak menerima hak pembayaran, padahal proyek sudah dikerjakan hingga 50 persen. 

Terkait persoalan itu, kata dia, Komisi VI DPR RI sudah menyampaikan masukkan dan saran kepada Kementerian BUMN untuk segera menindaklanjutinya.

Selain itu, Komisi VI DPR RI meminta agar memberi sanski tegas terhadap seluruh direksinya.

"Beri sanksi para direksi yang merugikan para vendor atau mitra BUMN apalagi sebagian mereka adalah pelaku usaha kecil," ungkap Amin AK.

Dia juga meningkatkan kepada Erick Thohir untuk tidak takut memberikan saksi kepada direksi yang membuat mita BUMN merugi. 

"Pak Erick harus tegas menerapkan core value yang dibuat sendiri oleh kementrian BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)," kata Amin AK.

Bahkan, Amin AK secara tegas menyampaikan agar para direksi yang tidak memenuhi syarat dari core value untuk segera diganti atau dicopot dari jajaran direksi. 

"Kalau ada direksi atau komisaris yang jelas tidak memenuhi salah satu dari core value tersebut segera ganti saja," tegas Amin AK.

Dia menerangkan, ketika BUMN kekurangan likuiditas secara otomatis tidak mampu membayar kewajiban atau utangnya. Dikatakan Amin AK, perlu suntikan modal, dan hal itu harus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, salah satunya adalah Kementerian Keuangan. 

"Panjang prosesnya. Oleh karena itu sangat penting menempatkan direksi atau komisaris yang amanah dan kompeten. Sehingga, keberadaan mereka tidak merugikan masyarakat," pungkasnya.


Video Terkait:
Menteri BUMN Angkat Jenderal Dudung Sebagai Komut Pindad
Editor: Amelia