POLHUKAM

PILPRES 2024

Kelamin PDIP Jelas!

Megawati Umpetin Nama Capres

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Net)
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Net)


JAKARTA - PDI Perjuangan buru-buru menutup peluang koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pilpres 2024. Di sisi lain, masih membuka pintu komunikasi dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lebih dulu membentuk koalisi.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, partainya sulit bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat.

"Kalau dengan PKS, tidak," ucap Hasto di tengah Rakernas II PDIP, di kompleks Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Hasto mengatakan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan PDIP berkomunikasi dengan Partai Nasdem, PKS dan Demokrat yang tengah mematangkan rencana koalisi dan penentuan pasangan calon di PIlpres 2024. Namun, Hasto tetap menyampaikan selamat atas kesepakatan yang sudah tercapai antara PKS-Nasdem untuk kerja sama di Pilpres 2024.

"Itu bagus sekali, ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara Nasdem-PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi Nasdem dan PKS tersebut," katanya.


Dia melanjutkan, partainya belum mau terlibat dalam pembentukan pusaran koalisi, seperti halnya partai-partai lain belakangan ini. PDIP memiliki keyakinan bahwa jalan yang harus ditempuh saat ini adalah turun ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat.

Begitu pula sikap PDIP terhadap Partai Demokrat, yang ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kemarin menemui Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh,

"Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Demokrat. Karena, dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," kata dia.

Dia menjelaskan kultur pendukung PDIP sangat berbeda dengan Demokrat. Dia mengeklaim pendukung PDIP adalah masyarakat miskin alias wong cilik.

"Koalisi harus melihat ‘emotional bonding' pendukung PDIP. Pendukung PDIP adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat itu apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat," terang Hasto.

Soal peluang kerja sama dengan Partai Nasdem, Hasto secara implisit memberi sinyal perbedaan langkah politik dalam menyongsong 2024.

"Kami kan dengan NasDem bekerja sama sejak 2014 mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Kalau untuk 2024 kan masing-masing punya strategi. Nanti tiga sampai empat bulan sebelum pencapresan baru dikerucutkan (mitra koalisi)," tuturnya.

Prabowo-Imin

Namun, Hasto mengakui bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terus membangun dialog dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Ya, kalau Cak Imin ini memang kita ketemu dengan Bu Mega kemarin juga dialog-dialog, itu lucu," kata Hasto.

Hasto mengatakan, dialog yang terjadi antara Megawati dengan Imin terjadi menjelang pelantikan menteri kabinet hasil reshuffle, di Istana Kepresidenan Jakarta, minggu lalu. Menurut dia, hubungan Megawati dengan Prabowo dan Cak Imin cukup baik dan cair. Tak jarang, pertemuan antar-tokoh bangsa itu kerap dibumbui cerita-cerita lucu.

"Bahkan (Cak Imin) dititipkan (ke Megawati) oleh Gus Dur, kemudian bertemu dengan Pak Prabowo. Ya silaturahim kan suatu hal yang baik," kata Hasto.

Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya berkoalisi. Dia akui PDIP hanya memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP Golkar, dan Gerindra.

"Kami dengan PAN, karena basisnya kan Muhammadiyah, dengan PKB, PPP, kemudian dengan Golkar, Gerindra. Kita ingin membangun semangat gotong royong, tetapi kerja sama ini muncul dari satu niat terdalam bagi kemajuan Indonesia," tutur Hasto.

Mega Sembunyikan Capres

Di lokasi yang sama, Megawati Soekarnoputri berbicara tentang capres yang akan diusung oleh
PDIP. Dia menegaskan tidak mencari pemimpin atau calon presiden yang cuma mengandalkan
angka elektabilitas hasil survei.

"Pemimpin yang saya cari tidak hanya yang mengandalkan elektoral semata," kata Megawati saat menutup Rapat Kerja Nasional.

Sosok pemimpin yang dicarinya adalah dambaan rakyat dan memiliki kepribadian yang mampu memimpin pemerintahan.

"Pemimpin yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis, mumpuni, dan memiliki kemampuan memimpin tata kelola pemerintahan," kata Megawati.

Pemimpin itu juga bisa melihat tantangan di masa depan dan memikirkan jalan keluar dari berbagai tantangan tersebut.

"Seperti yang telah dikatakan Bapak Presiden Jokowi saat Pembukaan Rakernas bahwa beliau merasa prihatin. Karena apa, tantangan ke depan yang tidak ringan, seperti ketidakpastian global, ancaman resesi dunia, krisis pangan, dan masih banyak lainnya," ucap Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mengaku banyak ditanya soal kapan akan mengumumkan pasangan calon dari PDIP untuk Pilpres 2024.

"Sudah banyak itu pertanyaan 'kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden?’ Ya, sabar lah sedikit," kata Megawati disambut tepuk tangan para kader.

Megawati mengaku tidak mau buru-buru mengumumkan nama capres-cawapres karena Pilpres masih dua tahun lagi.

"Waktunya masih dua tahun lah, ya boleh dong saya 'umpetin' aja terus," tuturnya.

Setelah penutupan Rakernas, Megawati menjelaskan alasan dari pernyataannya itu. 

"Saya sebagai ketua umum harus menghitung, jadi perhitungan saya belum selesai," kata Megawati sambil menyantap jajanan Bakso Malang.

Putri Megawati yang juga Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menimpali, "masih pakai kalkulator ya”. Puan Maharani sempat mengatakan bahwa sudah ada nama kandidat di kantor ibunya.

"Ibu, apakah ada yang tahu pengurus DPP PDIP yang mengetahui capres PDIP?" tanya Puan ke Megawati.

"Tanya saja langsung ke DPP-nya," jawab Megawati.

Penegasan Ideologi PDIP

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai, pernyataan Hasto soal tidak ada kemungkinan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat adalah hal biasa. Dia justru menganggap penegasan ideologi yang dilakukan PDIP sangat penting untuk dilakukan. Menurutnya, partai politik di Indonesia selama ini menjalin koalisi tanpa kejelasan sikap. 

"Bisa dibayangkan, orang kalah pemilu bisa mendapatkan jatah menteri. Itu kan tidak nyaman bagi kita," kata Adi saat wawancara live dengan stasiun Metro TV, kemarin malam.

Penegasan yang disampaikan Hasto seharusnya diartikan bahwa partai politik di Indonesia mempunyai 'jenis kelamin' yang berbeda-beda.

"Kalau nasionalis, jelas sikapnya. Meskipun nasionalis, harus memiliki sikap islami di dalamnya," kata dia.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Haryadi, mengatakan, keputusan untuk membangun koalisi politik didasari berbagai pertimbangan seperti ideologi dan platform politik partai, agenda kebijakan pemerintahan, maupun kepentingan elektoral.

Karena itu, setiap partai, termasuk PDIP, punya kalkulasi politik dan bebas untuk menentukan siapa yang akan menjadi mitra koalisi politiknya.

"Mungkin saja PDIP tidak menemukan kesamaan platform dan kepentingan elektoral hingga tidak ada chemistry politik dengan kedua partai (PKS dan Demokrat)," kata Ade kepada Info Indonesia.

Dampak pernyataan Hasto itu pun tidak akan signifikan terhadap PDIP. Apalagi partai banteng merupakan satu-satunya yang dapat mencalonkan capres-cawapres tanpa perlu membentuk koalisi. PDIP juga memiliki potensi elektabilitas yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan parpol lainnya.

Kendati demikian, PDIP tetap perlu mencermati situasi yang sangat dinamis dan rentang waktu menuju Pilpres 2024. Kejutan politik bisa saja terjadi dan perlu diantisipasi Megawati Cs.

"Membuka diri dan menjajaki mitra koalisi strategis tetap penting guna mencapai suara mayoritas yang penting bagi fondasi stabilitas pemerintahan setelah Pemilu 2024," kata dia.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 24 Juni 2022.


Video Terkait:
Suami Pergoki Istrinya Bercinta dengan Oknum Anggota DPRD
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo