POLHUKAM

Kalau COVID-19 Naik Terus, Booster Jadi Syarat Perjalanan

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


JAKARTA - Pemerintah berencana bakal menjadikan vaksin penguat atau booster sebagai syarat perjalanan jika kasus COVID-19 terus menanjak hingga Juli 2022 nanti.

"Ayo mari kita semua ber-booster ria. Karena kalau Juli nanti angka ini masih terus naik, belum terhenti, kita akan mungkin membuat persyaratan perjalanan itu harus booster. Ini demi kita semua," kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam puncak acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Lagawifest 2022 yang digelar di Lampung, Kamis (23/6/2022).

Luhut mengungkapkan, saat ini situasi pandemi masih terkendali, meski ada kecenderungan naik karena mutasi BA4 dan BA5. Namun, dia meyakinkan tingkat keterisian rumah sakit masih rendah dibandingkan puncak kasus Omicron. Sementara itu, bed occupancy ratio juga masih tercatat rendah yaitu 1,9 persen, demikian pula tingkat kematian yang masih rendah dan positivity rate sebesar 3,3 persen, masih di bawah standar WHO sebesar 5 persen.

"Tapi saya mohon kita semua waspadai. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang lalu. Presiden perintahkan kita untuk tetap hati-hati. Jadi yang belum booster, saya saranin booster, kalau Anda mau hidup lebih panjang lagi, walaupun itu bukan urusan kita," ujarnya.

Menurut Luhut, booster atau vaksin penguat akan sangat membantu mengurangi tekanan varian BA4 dan BA5. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu mengingatkan, saat ini kasus COVID-19 kembali naik di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat hingga Singapura.


"Singapura yang dekat kita naik sangat tinggi, Malaysia juga naik sangat tinggi. Jadi saya mohon, semua harus disiplin, harus mendengarkan arahan pemerintah mengenai ini," tegasnya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, mengatakan, saat ini terdapat 143 kasus COVID-19 varian Omicron subvarian BA4 dan BA5 di Indonesia yang terdeteksi melalui metode whole genome sequencing. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran COVID-19 subvarian baru ini di tengah kembali meningkatnya kasus COVID-19. 

"Berkaitan dengan naiknya kasus saat ini, harus menjadi kewaspadaan bagi kita semua karena adanya subvarian baru, BA4 maupun BA5," katanya.

Pihaknya mengatakan, hingga saat ini, jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit maupun kasus kematian pasien COVID-19 masih rendah, karena kebanyakan pasien tidak mengalami gejala berat. Namun, Syahril meminta masyarakat berisiko tinggi harus waspada dengan penularan COVID-19.

"Kita akan tetap waspada, terutama kepada risiko tinggi, manula, usia lanjut, kemudian komorbid, itu harus kita perhatikan utama," ujarnya.

Pihaknya mengatakan terus melakukan tindakan pengendalian penyebaran COVID-19 dengan tracing dan testing agar masyarakat yang tertular COVID-19 bisa segera menjalani karantina atau dirawat di rumah sakit.

"Dengan upaya itu, kita bisa menekan jumlah kasus yang ada, sekaligus bagaimana kita mengendalikan tingkat hospitalisasi maupun angka kematian dari kasus-kasus Omicron subvarian BA4 maupun BA5 ini," katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo, mengatakan, penerbitan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi menegaskan bahwa pandemi belum selesai. Menurut Abraham, penerapan protokol kesehatan ketat pada kegiatan yang dihadiri secara fisik dalam skala besar semata-mata untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.

"Untuk mendukung pemulihan ekonomi, kita harus mengendalikan penyebaran COVID-19. Ini menjadi semangat penerbitan SE itu," kata Abraham.

Abraham menuturkan, Kantor Staf Presiden sudah mendengar rekomendasi dari para ahli dan tenaga kesehatan terkait dengan upaya meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan dan capaian vaksin booster atau penguat dalam menghadapi subvarian baru. Menurutnya, pemerintah, para dokter, nakes, WHO, dan berbagai pakar sudah sering mengingatkan terkait dengan pentingnya vaksin penguat. 

"Bahkan, Presiden juga tidak lelah-lelah mengingatkan. Kami berharap masyarakat jangan cuek," kata Abraham.

Abraham juga mengungkapkan, Kantor Staf Presiden menerima berbagai usulan untuk mendorong percepatan vaksin penguat. Salah satunya kemungkinan tidak lagi menggratiskan biaya perawatan rumah sakit bagi mereka yang terpapar COVID-19 jika belum mengikuti vaksin dosis kedua dan penguat. 

"Kami sedang mempelajari usulan itu," katanya.

Penerbitan SE 20/2022 menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Yakni dengan membuka kembali kegiatan masyarakat berskala besar yang produktif dan aman COVID-19.

Adapun yang dimaksud kegiatan berskala besar adalah rangkaian aktivitas dalam acara berskala internasional ataupun nasional yang dapat mengundang secara fisik lebih dari 1.000 orang dalam satu waktu tertentu, serta pada satu lokasi yang sama dan/atau melibatkan perwakilan negara. Salah satu dasar hukum diterbitkannya SE tersebut adalah hasil keputusan rapat terbatas yang dilaksanakan pada 13 Juni 2022.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 24 Juni 2022.


Video Terkait:
RS Ikut Pemerintah Soal Harga Vaksin Mandiri
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo