POLHUKAM

PDIP Tegur Masinton Pasaribu Soal Koalisi Dengan PKS-Demokrat

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Net)
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Net)


JAKARTA - DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan surat teguran untuk anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu karena berbicara soal peluang koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di ruang publik.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan PDIP dan akan mendapatkan teguran, lantaran berbicara terkait konten yang bukan lingkup tanggung jawabnya.

"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan, dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," jelasnya di sela-sela Festival Ikan Bakar Nusantara di JCC, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Sebelumnya, Masinton mengatakan bahwa pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyebut kecil kemungkinan PDIP bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024 hanya sebagai pernyataan pribadi.

Menanggapi pernyataan Masinton itu, Hasto menegaskan setiap anggota PDIP harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.


"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," katanya.

Hasto kembali menegaskan bahwa sulit bagi PDIP untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dengan melihat seluruh kebijakan.

"Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat) membangun kerja sama, ada yang berbeda," jelasnya.

Guna memahami sikap politik PDIP terkait koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, Hasto mengaku menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.

Lanjut Hasto, dalam Rapimnas PKS, banyak kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. PDIP bisa memahami itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan serta sebagai bagian dari check and balance.

"Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi, kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin juga kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," paparnya.

Namun demikian, Hasto mengatakan pihaknya menghormati ideologi PKS sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan.

"Jadi, selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis ada hal yang memang berbeda," katanya.

Begitu juga terkait dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan aspek historis antara PDIP dan partai berlambang bintang mercy itu masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, dia menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat dan tidak sejalan dengan fundamental PDIP.

Dalam politik, lanjutnya, kerja sama menjadi hal penting, namun harus melihat ideologi, platform dan kesejarahan.

"Jadi, sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas," demikian Hasto.


Video Terkait:
Suami Pergoki Istrinya Bercinta dengan Oknum Anggota DPRD
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo