POLHUKAM

Besok, Jaksa Agung dan Menteri BUMN Umumkan Tersangka Baru Kasus Garuda

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan). (Net)
Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan). (Net)


JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengumumkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana pengumuman tersangka dilakukan pada hari, Senin (27/6/2022), di Gedung Kartika Kejaksaan Agung.

Dalam pengumuman tersangka, kata Ketut, akan dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

"Pernyataan tersangka dalam perkara PT Garuda Indonesia akan disampaikan oleh Jaksa Agung RI, Menteri BUMN, dan Ketua BPKP," ujar Ketut dalam keterangan tertulis, Minggu (26/6/2022).

Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Setijo Awibowo (SA), VP Strategic Management Office Garuda Indonesia 2011-2012; Agus Wahjudo, Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia 2009-2014; serta Albert Burhan (AB), VP Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2012.


Kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejagung terkait proyek pengadaan 18 unit pesawat Sub 100 seater tipe jet kapasitas 90 seat jenis Bombardier CRJ-100 pada 2011.

Dalam rangkaian proses pengadaan pesawat CRJ-1000 tersebut, Kejagung menemukan ada yang tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan armada (PPA) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, baik di tahap perencanaan maupun tahap evaluasi.

Selanjutnya, dalam tahapan perencanaan yang dilakukan Tersangka SA, tidak terdapat laporan analisa pasar, laporan rencana rute, laporan analisis kebutuhan pesawat, dan tidak terdapat rekomendasi BOD dan Persetujuan BOD. Lalu dalam tahap pengadaan pesawat evaluasi, dilakukan mendahului RJPP dan/atau RKAP dan tidak sesuai dengan konsep bisnis 'full service airline' PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Bukan hanya itu, menurut Kejagung, proses penetapan pemenang tender tidak dilakukan secara transparan. Oleh karena proses pengadaan pesawat tidak dilakukan secara prosedur, Kejagung meyakini terdapat kerugian keuangan negara mencapai Rp8,8 triliun.

Atas itu, para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.


Video Terkait:
Komisaris Garuda Minta Stop Honornya
Editor: Saeful Anwar