POLHUKAM

Kejagung Endus Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag

Kiri ke kanan: Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. (Tangkapan layar / Youtube)
Kiri ke kanan: Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. (Tangkapan layar / Youtube)


JAKARTA - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengendus adanya penyalahgunaan impor garam industri periode 2018 di Kementerian Perdagangan (Kemndag) yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

Kabar tersebut disampaikan langsung Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam konferensi pers, di Kejagung, Jakarta, Senin (27/6/2022). Burhanuddin menyayangkan dugaan korupsi impor garam yang telah merugikan rakyat kecil, utamanya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Jaksa Agung mengatakan, pada 2018 otoritas perdagangan menerbitkan izin impor pada PT MTS, SM, dan PT UI tanpa melakukan verifikasi, sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Hal yang paling menyedihkan, kata Burhanuddin, garam yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dicetak dan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Artinya lagi, kata dia, yang seharusnya UMKM mendapatkan rezeki dari garam industri dalam negeri, mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya merugikan para UMKM.


"Ini adalah sangat-sangat menyedihkan. Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara," kata Burhanuddin.

Persoalan ini, kata Burhanuddin, juga memengaruhi usaha PT Garam milik BUMN, yang tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang ditimbulkannya.

Atas temuan itu, Kejagung memutuskan untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Editor: Saeful Anwar