POLHUKAM

Presidential Threshold Nol Persen Banyak Masalahnya

Pakar politik dari UGM, Mada Sukmajati. (Net)
Pakar politik dari UGM, Mada Sukmajati. (Net)


JAKARTA - Seperti biasa di tiap menyongsong pemilu, gagasan menghapus atau menurunkan angka presidential threshold selalu mengemuka dengan bermacam argumentasinya.

Presidential threshold adalah ambang batas suara yang harus dimiliki partai politik dalam suatu pemilu legislatif untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasal 22 UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur, pasangan capres-cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Desakan untuk menghapus atau menurunkan persyaratan dari 20 persen ke angka tertentu, misalnya 4 persen atau nol persen, sudah berkali-kali dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi selalu ditolak majelis hakim konstitusi.

Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, pun punya tanggapan kritis atas wacana populer menurunkan presidential threshold ke nol persen. Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu mengatakan, penurunan menjadi nol persen justru berpotensi memunculkan masalah.

"Saya kira secara teknis itu akan menimbulkan problem yang sangat kompleks atau rumit sekali meski argumentasinya adalah partisipasi masyarakat dan seterusnya. Apalagi kalau calon independen diizinkan, tentu akan menimbulkan cerita lain lagi," ujar Mada dalam keterangan tertulis.


Menurut dia, salah satu konsekuensi dari ambang batas pencalonan presiden hingga nol persen adalah semua warga negara akhirnya bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Dia menyadari bahwa partisipasi adalah salah satu pilar demokrasi. Meski begitu, ia harus dikelola sehingga tidak menyulitkan demokratisasi.

Menurutnya, demokrasi bukan berarti semua orang boleh berpartisipasi mencalonkan diri untuk jabatan presiden atau semua orang boleh berbicara apa saja, yang tentu akan menjadikan pendemokrasian terganggu. Demokrasi mesti tetap memiliki aturan. Bukan hanya pada level wacana atau narasi, tapi harus bergerak sampai level praksis.

"Kalau soal poin-poin besar demokrasi, pasti semua setuju. Partisipasi, kontestasi sebagai pilar demokrasi yang setara, adil, pasti semua orang setuju. Tapi bagaimana untuk menerjemahkannya dalam praktik bertata negara, dalam praktik pemilu, itu yang banyak sekali perdebatannya," ujar dia.

Mada mengatakan perdebatan presidential treshold sudah lama berkembang, bahkan banyak pihak berkali-kali melakukan judicial review UU Pemilu. Namun, MK selalu saja menjawab bahwa legal standing terkait perubahan UU tersebut berada di DPR sebagai lembaga yang memiliki ruang terbuka untuk menafsirkan.

"Yang menyoal permasalahan ambang batas ini adalah mereka yang utamanya berhitung bila kemungkinannya sangat tipis untuk berpartisipasi dalam pilpres," ujar Mada Sukmajati.

Salah satu pakar politik penentang presidential threshold yang berlaku sekarang adalah Saiful Mujani. Menurutnya, secara konstitusional, seharusnya ada lebih banyak pilihan buat rakyat dalam pilpres. Dia katakan, presidential threshold yang berdasarkan hasil pemilihan anggota legislatif sangat menyimpang dari prinsip pemerintahan presidensial yang dianut oleh negara ini.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan, konstitusi Indonesia hanya mengatur calon presiden harus diusulkan partai politik, tanpa menyebutkan besaran perolehan kursi partai di DPR. Karena tidak ada aturan yang eksplisit di konstitusi tentang presidential threshold maka calon presiden cukup diajukan oleh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, bahkan bisa diusulkan oleh partai-partai yang tidak lolos ke parlemen.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Senin, 27 Juni 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo