DAERAH

DPRD Kaltim Gelar RDP Bahas Kredit Macet di BPD Kaltimtara Syariah

Anggota DPRD Kalimantan Timur Fraksi PDIP, Martinus. (Istimewa)
Anggota DPRD Kalimantan Timur Fraksi PDIP, Martinus. (Istimewa)


SAMARINDA - Komisi gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah kredit pinjaman modal usaha PT Olin Prima Dayu (OPD) di Bankaltimtara Syariah, di Gedung E Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin (27/6/2022).

RDP dihadiri Ketua Komisi I dan II DPRD Kaltim, Bank BPD Kaltimtara Syariah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta PT Olin Prima Dayu.

Usai mengikuti RDP, anggota DPRD Kaltim, Martinus mengatakan, persoalan yang terjadi antara PT Olin Prima Dayu dengan Bank Kaltimtara Syariah berawal dari pengajuan kredit sebesar Rp32 miliar.

"PT Olin Prima Dayu melakukan pinjaman sebesar Rp32 miliar dan baru dilunasi sekitar Rp16 miliar. Nah, karena kredit macet, maka SPBU yang berada di Jalan Suryanata itu akan dilelang. Permasalahannya, izin SPBU tidak tertera di situ," kata dia.

Berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), izin usaha dan fisik SPBU di Jalan Suryanata masuk dalam PT Pahu Abadi Jaya bukan PT Olin Prima Dayu.


Oleh sebab tidak terima SPBU dilelang, maka pihak PT Olin Prima Dayu mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Agama.

Gugatan masih dalam proses pemeriksaan perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sehingga masih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, PT Olin Prima Dayu merasa keberatan terhadap eksekusi lelang yang dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tidak hanya PT Olin Prima Dayu, PT Pahu Abadi Jaya juga keberatan terhadap eksekusi lelang yang dilaksanakan KPKNL Samarinda terhadap objek yang dibahas dalam rapat ini.

PT Pahu Abadi Jaya menyatakan sikap tidak akan terikat dengan hasil putusan tingkat peradilan manapun, dan akan mempertahankan hak miliknya terhadap SPBU tersebut.

"Kalau kasasi keluar dan dimenangkan PT Olin Prima Dayu, maka Bank Kaltimtara akan bertanggung jawab. Tindaklanjutnya sebelum ada keputusan, kami dari DPRD akan membentuk Pansus. Tapi nanti diserahkan pada Paripurna. Jika semua anggota dewan sepakat, maka akan dibentuk Pansus permasalahan kredit," kata dia.

Adapun notulen hasil pertemuan antara Ketua Komisi I dan II DPRD Kaltim, Bank BPD Kaltimtara Syariah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta PT Olin Prima Dayu.

Pada tanggal 1 Februari 2022, PT Olin Prima Dayu menyatakan telah menunjukkan itikad baik untuk penyelesaian kredit macet di Bank Kaltimtara Syariah.

Sesuai hasil Berita Acara Penyelesaian antara Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Kaltim (mewakili Bank Kaltimtara Syariah) dengan Direktur PT Olin Prima Dayu sudah membawa calon pembeli baru pada tanggal tersebut.

Akan tetapi, Bank Kaltimtara Syariah menerangkan telah melaksanakan mekanisme serta upaya penyehatan dan penyelesaian kredit sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku, serta sudah berkonsultasi dengan berbagai instansi, seperti Kejati Kaltim dan Otoritas Jasa
Keuangan.

Di sisi lain, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda pun menegaskan juga telah melaksanakan mekanisme lelang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020.

Maka, seluruh pihak baik BPD Kaltimtara Syariah, KPKNL Samarinda dan PT Olin Prima Dayu menyatakan siap melaksanakan apapun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono membenarkan persoalan pada rapat hari ini sudah masuk ke ranah hukum.

"DPRD Kaltimpun tidak bisa serta merta masuk karena sudah ke kasasi, kita tunggu saja hasilnya seperti apa," kata dia.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengungkapkan, pihaknya hanya memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak.

"Sebenarnya yang penting itu, apapun keputusan dari Kasasi PT Olin Prima Dayu disepakati kedua belah pihak. Kalau PT Olin Prima Dayu dikabulkan kasasinya, maka semua hak-haknya yang sudah dilelang dikembalikan lagi," kata dia.

Semua pihak menuggu keputusan kasasi, kata Demmu lebih lanjut, dan mereka akan taat pada putusan kasasi itu. "Intinya, kalau PT Olin Prima Dayu menang di kasasi maka semua pihak sepakat. Mereka akan taat pada keputusan dan aturan hukum, keputusan kasasi itu. Jadi kita hanya menunggu saja." (Nyn/ADV/KominfoKaltim)


Video Terkait:
DPRD Kaltim Dorong Kukar Jadi Sentra Budidaya Jagung
Editor: Saeful Anwar