DAERAH

Pemkab Muba Sosialisasi Penerapan Program Bela Pengadaan

Dukung Pencegahan Korupsi, Terapkan UMKM Go Digital

Penjabat Sekda Muba, Musni Wijaya, memimpin rakor penyelenggaraan program Bela Pengadaan dan Toko Daring di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa (28/6/2022). (Ist)
Penjabat Sekda Muba, Musni Wijaya, memimpin rakor penyelenggaraan program Bela Pengadaan dan Toko Daring di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa (28/6/2022). (Ist)


SEKAYU - Dalam rangka mendukung aksi strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2021-2022 pada program pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan rapat koordinasi untuk penyelenggaraan program Bela Pengadaan dan Toko Daring.

Rakor dipimpin Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, melalui Penjabat Sekretaris Daerah, Musni Wijaya, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, Yusuf Amilin, dan dihadiri pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Muba, di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa (28/6/2022).

Musni Wijaya menjelaskan bahwasanya program Bela Pengadaan dan Toko Daring harus segara ditindaklanjuti, apalagi dasar hukumnya sudah jelas. Terdapat beberapa ragulasi, di antaranya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi Bela (Belanja Langsung). Kemudian Instruksi Bupati Muba Nomor 188.5/033/INST/2022 tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Melalui Program Bela Pengadaan. 

"Seharusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak melaksanakannya dengan segera. Kalau tidak dipaksakan, program ini tidak akan berjalan. Mari secara bersama kita pahami, dengan adanya program Bela Pengadaan dan Toko Daring bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih simpel dan transparan," kata Musni Wijaya.

Lanjutnya, program Bela Pengadaan ini juga bisa mendukung UMKM go digital bergabung ke dalam marketplace serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Ini merupakan hal dan tantangan baru. Untuk itu, Muba harus punya target dengan melakukan sosialisasi dan study tour untuk mempercepat pelaksanaannya.


"Terkait dengan proses yang sudah dilakukan Diskominfo Muba untuk melaksanakan program Bela Pengadaan dan Toko Daring dan mendapatkan pro dan kontra dari media. Teruslah sampaikan pemahaman yang baik dan tepat kepada pihak media karena ini merupakan program nasional," jelas Musni Wijaya.

Sementara, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Muba, Daud Amri, dalam paparannya menjelaskan, pengadaan barang/jasa menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memudahkan masyarakat untuk membuka usaha baru dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kemudian dapat meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog. Menurut dia, dalam pemanfaatan sistem e-katalog yang transparan merupakan sebuah langkah cerdas dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi. 

"Ini bisa menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif, efisien dan transparan. Dengan tetap mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka dan adil bagi semua pihak. Selain itu, menumbuhkan persaingan yang sehat antar penyedia karena harga yang ditampilkan transparan dan dapat dilihat semua orang," pungkas Daud Amri.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo