POLHUKAM

Gaji ke-13 Anggarannya Rp35,5 Triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Net)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Net)


JAKARTA - Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp35,5 triliun untuk pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipi Negara (ASN) dan pensiunan yang akan dicairkan mulai 1 Juli 2022. Anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 ini sudah disediakan di dalam APBN 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, merinci anggaran tersebut meliputi Rp11,5 triliun untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri yang berasa dari belanja kementerian dan lembaga. Kemudian, sekitar Rp15 triliun diberikan untuk ASN Daerah, yakni Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dapat ditambahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, sesuai kemampuan fiskal dari pemerintah daerah masing-masing.

Sementara anggaran gaji ke-13 untuk pensiunan akan berasa dari alokasi Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp9 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, gaji ke-13 pada tahun ini diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum) dan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Adapun gaji ke-13 tahun ini diberikan kepada 8,76 juta penerima, yakni Aparatur Negara Pusat sekitar 1,79 juta pegawai, termasuk TNI dan Polri, Aparatur Negara Daerah sebanyak 3,65 juta pegawai, dan pensiunan sebanyak 3,32 juta orang.


"Gaji ke-13 ini sudah mulai dapat dicairkan pada Juli 2022, di mana kementerian dan lembaga akan segera mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)," tuturnya.

Pengajuan SPM sudah mulai dilakukan sejak 24 Juni 2022. Kemudian, KPPN akan mencairkan pada awal Juli sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur negara, termasuk TNI dan Polri, yang telah melaksanakan tugas di masa pandemi COVID-19 dan terus menjaga pelayanan, serta mengawal proses pemulihan ekonomi nasional.

Dengan demikian, Indonesia mampu menjaga dan terus memulihkan kembali perekonomian dan sosial akibat pandemi. Kini Indonesia mulai mempersiapkan diri dari berbagai guncangan terbaru yang berasal dari situasi geopolitik.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 29 Juni 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo