EKONOMI

Koordinasi Lemah Hambat Penyaluran PEN

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. (Antara)
Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. (Antara)


JAKARTA - Pemerintah harus meningkatkan koordinasi antar institusi untuk mempercepat penyaluran anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pekan lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui penyaluran belanja sosial bagi masyarakat miskin berjalan sangat lambat. Pemerintah sebenarnya sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp455,62 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana itu seharusnya berguna untuk mendorong perekonomian.

"PEN masih sangat lambat, dari Rp455 triliun yang terealisasi baru Rp113,5 triliun sampai 17 Juni. Artinya baru 24,9 persen dari yang ditetapkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/6/2022).

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyayangkan hal tersebut. Apalagi, dana PEN masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses pemulihan ekonomi di tahun ini. Dalam wawancara dengan Antara, Yusuf mengatakan, koordinasi antara institusi pemerintah perlu ditingkatkan untuk mempercepat realisasi dari PEN.

"Koordinasi ditingkatkan baik itu di level pusat maupun level daerah untuk mempercepat realisasi dari PEN itu sendiri," kata Yusuf, Selasa (28/6/2022).


Selain itu, pemerintah daerah juga berperan penting untuk memastikan realisasi dari beragam pos anggaran PEN di daerah bisa cepat juga tepat.

"Untuk itu organisasi perangkat daerah perlu menginventarisasi masalah ataupun tantangan dari penyaluran PEN saat ini," katanya.

Realisasi PEN yang rendah akan berpengaruh pada seberapa cepat dan stabil proses pemulihan ekonomi terutama di sisa Akhir Tahun 2022.

"Memang kalau melihat dari dua tahun sebelumnya, pengaruh dana PEN tidak lebih besar terutama dari anggaran yang tahun ini relatif lebih rendah. Namun, dalam pos-pos masih ada anggaran yang penting terutama berkaitan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat," katanya.

Jika realisasi penyaluran PEN berjalan lambat, ia khawatir potensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga menjadi lebih kecil dibandingkan potensi pertumbuhannya. Yusuf juga mendorong penyaluran dana kesehatan dalam anggaran PEN, yang realisasinya baru mencapai Rp27,6 triliun atau 22,5 persen dari pagu, untuk dipercepat.

Dana yang berkaitan dengan kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan mitigasi risiko dari peningkatan kasus akhir-akhir ini.

"Termasuk di dalamnya mendorong vaksinasi, baik vaksinasi kesatu dan kedua maupun vaksinasi booster," ucapnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 29 Juni 2022.


Video Terkait:
Polda Metro Jaya Pastikan Menindaklanjuti Kasus Denny Siregar
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo