EKONOMI

Beli BBM Subsidi Enggak Wajib Punya Aplikasi

Petugas SPBU memberikan pelayanan kepada konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan aplikasi MyPertamina (Dok. Pertamina)
Petugas SPBU memberikan pelayanan kepada konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan aplikasi MyPertamina (Dok. Pertamina)


JAKARTA - Fungsi dan cara penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar membingungkan publik. 

Masyarakat konsumen Pertalite dan Solar diminta untuk mendaftarkan kendaraannya mulai hari ini.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan aplikasi digital itu berfungsi untuk mendata masyarakat agar penyaluran BBM bersubsidi ke depan bisa lebih tepat sasaran.

"Kami menyiapkan platform digital MyPertamina untuk membantu pencatatan orang-orang yang membeli BBM subsidi. Ke depan, pencatatan data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan subsidi energi bersama pemerintah," kata Irto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Penggunaan platform itu juga merupakan bagian dari usaha mencegah penyelewengan atau kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.


Irto mengungkapkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar saat ini masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Hampir 60 persen  masyarakat terkaya menikmati hampir dari 80 persen dari total konsumsi BBM subsidi. Sementara masyarakat miskin dan rentan atau 40 persen terbawah hanya menikmati sekitar 20 persen dari BBM bersubsidi tersebut.

"Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan subsidi energi hingga Rp520 triliun yang sebagian besar adalah BBM bersubsidi," ujar Irto.

Pengaturan pembelian BBM bersubsidi melalui MyPertamina, menurutnya, akan menekan kuota agar tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan pemerintah.

Awal penerapan MyPertamina dilakukan di 11 daerah yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat; Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis di Jawa Barat; Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan; Kota Yogyakarta di  DI Yogyakarta; dan Kota Manado di Sulawesi Utara.

Cuma Wajib Daftar

Dia mengatakan pendaftaran pembelian BBM bersubsidi lewat MyPertamina tidak untuk kendaraan roda dua. Aturan daftar melalui MyPertamina khusus untuk pemilik kendaraan roda empat.

"Kami tegaskan tidak wajib memiliki aplikasi MyPertamina, tapi wajib mendaftar pada website subsiditepat.mypertamina.id dan ini khusus untuk kendaraan roda empat," kata Irto.

Kata dia, tahap awal pendaftaran difokuskan untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. 

Konsumen dapat mengakses laman subsiditepat.mypertamina.id dan menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan, antara lain KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung.

Setelah statusnya terdaftar, data akan diverifikasi atau dicocokkan dengan kesesuaian persyaratan. Jika semua terpenuhi, maksimal tujuh hari kerja maka pengguna tersebut akan menerima kode QR melalui surel atau melalui notifikasi pada laman MyPertamina.

Kode QR itu bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga konsumen tidak wajib mendownload aplikasi MyPertamina atau membawa ponsel ke SPBU.

Pertamina membuka pendaftaran kendaraan dan identitas bagi para pemilik kendaraan terhitung mulai hari ini sampai 30 Juli 2022. Selama masa pendaftaran dan transisi ini, konsumen masih tetap bisa membeli Pertalite dan Solar secara manual.

Irto memastikan, pelaksanaan pendaftaran tersebut bukan untuk menyulitkan masyarakat, tapi untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi.

"Kami berharap data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan," ujar Irto.

Dia juga menegaskan bahwa penggunaan kode QR dari MyPertamina akan mengatasi kecurangan takaran BBM di SPBU.

"QR code nanti kalau sudah jalan diharapkan tidak akan ada kecurangan-kecurangan," kata Irto.

Irto mengatakan kode QR MyPertamina secara sistem telah terhubung antara mesin EDC dan pompa BBM di SPBU, sehingga dapat dipastikan tidak ada lagi beda angka.

Berpotensi Tidak Efektif

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai, aturan membeli BBM subsidi itu mempunyai dua spirit. 

Pertama, sebagai upaya pembatasan atau pengendalian BBM bersubsidi. Pemerintah mengklaim BBM dan listrik bersubsidi sudah menghabiskan anggaran senilai Rp520 triliun.

"Namun, istilah subsidi BBM agar tepat sasaran sejatinya hal yang absurd dan salah kaprah," kata Tulus kepada Info Indonesia.

Kedua, instrumen pengendali dengan menggunakan aplikasi digital di era digital ini adalah hal yang rasional. Semua layanan publik yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sudah berbasis aplikasi berbasis internet. 

Kendati demikian, terdapat beberapa persoalan yang harus dikritisi. Misalnya, bagaimana dengan konsumen yang tidak memiliki gadget. Ada juga konsumen memiliki gadget tapi tidak memiliki kuota internet saat hendak membeli BBM. Selain itu, masih banyak daerah di Indonesia yang mengalami kendala jaringan internet. 

"Selain itu, secara operasional, hal ini juga berpotensi membuat antrean panjang di area SPBU. Karena itu, seyogianya harus banyak petugas yang mengaturnya," jelasnya.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat MPP, mempertanyakan efektivitas penggunaan aplikasi MyPertamina. 

"Yang menjadi permasalahan apakah langkah ini efektif? Secara fakta tentu kita bisa lihat setelah program ini diimplementasikan," kata Achmad.

Menurutnya, ada beberapa indikator yang akan membuat program ini tidak efektif dalam pelaksanaannya di lapangan. Pertama, masyarakat akan merasa tambah direpotkan oleh prosedur pendaftaran sehingga kemungkinan besar disusul gelombang penolakan.  

Kedua, tidak semua masyarakat kelas bawah mempunyai gadget. Kelompok supir angkutan umum dan truk bisa jadi termarjinalkan dan tidak mempunyai akses untuk mendapatkan bahan bakar subsidi. Tentunya akan ada golongan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil.

"Ketiga, jika ada prosedur yang ditempuh oleh pengendara yang hendak membeli bahan bakar di SPBU maka akan berdampak terhadap antrian yang panjang apalagi saat menjelang hari raya," kata dia.

Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, setuju dengan prinsip subsidi harus tepat sasaran. 

Namun, konteks subsidi BBM sebagai kebutuhan rutin masyarakat mestinya berbeda dengan bentuk subsidi pangan atau bantuan langsung tunai (BLT). BBM hanya dibedakan untuk kepentingan industri dengan kepentingan umum.  

"Jika hal itu dipahami, tidak boleh membatasi setiap individu atau kelompok masyarakat. Kebijakannya bukan lagi teknis penyaluran subsidi, tatapi pada hulunya yaitu peran Pertamina dengan negara. Bagaimanapun sumber BBM merupakan kekayaan negara," kata Agus.

Secara keuangan harus dilihat pada sisi impornya. Di sanalah dampak setiap harga internasional yang diperhitungkan pada harga rata-rata atau rasionya agar perusahaan tidak merugi. 

Selain itu dia mengingatkan ada jutaan pengecer Pertalite di pinggir-pinggir jalan dan kampung-kampung. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka sering kebingungan ketika kulakan ke pompa bensin.

Dalam sisi hak bahan bakar bersubsidi, menurutnya tidak perlu lagi ada klasterisasi. "Jadi, saya tidak sependapat dengan perlakuan subsidi dengan klasterisasi,” ucapnya.

Menurut dia, pemerintah tentukan saja kenaikan yang wajar dengan paradigma kepentingan umum dan negara. Dia yakin masyarakat akan maklum jika harga itu wajar.  

"Tentunya good governance tata kelola minyak dan gas serta pengembangannya harus terus dikedepankan. Bagaimanapun sektor migas masih mendapat anggapan miring dari banyak kalangan soal adanya pemburu rente," ujar Agus.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 1 Juli 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo