EKONOMI

Akuisisi Semen Baturaja Rampung Oktober

Pekerja di pabrik Semen Baturaja. (Bisnis/Dinda Wulandari)
Pekerja di pabrik Semen Baturaja. (Bisnis/Dinda Wulandari)


JAKARTA - PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menargetkan penyertaan modal negara (PMN) melalui inbreng saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) akan rampung pada Oktober 2022.

Saat ini, perusahaan mulai melakukan finalisasi proses uji tuntas untuk kemudian dilakukan valuasi oleh independent valuer.

"Diperkirakan transaksi akan mendapat pernyataan efektif dari OJK sekitar Oktober dan penandatanganan akta inbreng akan dilakukan Oktober 2022," kata Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Donny menjelaskan, konsolidasi melalui aksi korporasi dilakukan atas inisiatif pemerintah untuk menggabungkan Semen Baturaja ke dalam Semen Indonesia.

Inisiatif tersebut dilakukan melalui mekanisme right issue. Sebab, Semen Indonesia dan Semen Baturaja merupakan perusahaan terbuka. Maka, pemerintah mengalihkan seluruh kepemilikan pemerintah di Semen Baturaja ke dalam Semen Indonesia melalui penyetoran secara inbreng.


"Karena Semen Indonesia merupakan public company, berdasarkan POJK 32/2015, maka Semen Indonesia wajib melakukan melalui right issue, di mama pemerintah melakukan secara inbreng setoran modal dan pemegang saham publik juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam right issue," katanya.

Donny menyebutkan konsolidasi diharapkan bisa memberikan peluang sinergi sebesar Rp1,66 triliun dalam lima tahun ke depan. Terlebih dengan kondisi industri semen yang saat ini mengalami over supply (kelebihan pasokan), lantaran permintaan dan kapasitas pada 2020 mencapai 56 persen.

"Ini kita harapkan memberikan value added (nilai tambah) yang positif terhadap Semen Indonesia dan Semen Baturaja," katanya.

Penggabungan Semen Baturaja ke Semen Indonesia dilakukan melalui dua tahap. Pertama, tahap kajian bersama dalam rangka penerbitan peraturan pemerintah. Kedua, tahapan aksi korporasi dilakukan dengan proses uji tuntas, valuasi dan transaksi.

"Posisi saat ini sedang harmonisasi RPP di Kemenkum HAM. Dari tahapan uji tuntas, sedang procurement untuk supporting parties," imbuhnya.

Sementara itu, pemanfaatan dana right issue publik akan disasar ke tiga hal. Pertama, pengembangan inisiatif ESG dan ekonomi sirkular.

"Circular economy ini juga membantu menurunkan emisi CO2. Di samping itu juga terdapat cost saving karena adanya substitusi bahan bakar dan energi ke energi yang lebih terbarukan," katanya.

Penggunaan kedua yaitu pengembangan bisnis untuk mendukung investasi strategis. Sedangkan, penggunaan ketiga untuk modal kerja untuk pengembangan usaha.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 1 Juli 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo