POLHUKAM

Perppu Pemilu Memenuhi Unsur Mendesak

Ilustrasi. (Detik.com)
Ilustrasi. (Detik.com)


JAKARTA - Pembentukan tiga provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, berkonsekuensi perubahan daerah pemilihan (dapil) pada pemilihan anggota parlemen 2024.

Dalam UU Pemilu 7/2017, pembagian kursi dan Dapil mengatur di 34 provinsi. Daftar tiga provinsi baru di Papua belum tercantum dalam lampiran UU tersebut. Karena itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, menginginkan revisi UU Pemilu bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Hal itu demi memastikan daerah otonomi baru (DOB) diikutsertakan dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Karena Februari sudah ada kegiatan atau tahapan KPU menetapkan daerah pemilihan sehingga dengan begitu ketentuan tentang dapil harus sudah siap," kata Hasyim, Rabu (29/6/2022).

Menurut KPU, ada dua bentuk daerah otonomi baru. Pertama adalah DOB seperti di Papua, dan yang kedua adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Daerah otonomi baru akan berdampak pada pemilih, Dapil alokasi kursi DPR RI, dan pemilihan DPRD, gubernur, serta bupati atau wali kota jika kabupaten atau kota baru terbentuk.

Belakangan, Komisi II DPR RI merekomendasi Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk pemilihan anggota parlemen dari tiga provinsi baru di Papua.


"Sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II disepakati bahwa Perppu akan diambil untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal Pemilu di lokasi-lokasi itu daripada melakukan revisi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum," kata Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, Minggu (3/7/2022).

Menurutnya, revisi UU Pemilu tidak menjadi rekomendasi karena akan membutuhkan waktu yang panjang dan bisa saja merambah kepada klaster-klaster lain.

"Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal Pemilu karena adanya daerah otonomi baru di tiga provinsi di Papua dan IKN," ujarnya.

Selain itu, ada preseden Perppu digunakan ketika memundurkan pelaksanaan Pilkada 2020 dari semula 29 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Kata dia, KPU boleh saja mengusulkan revisi UU Pemilu. Namun, yang menentukan adalah DPR dan pemerintah. 

"KPU itu menyelenggarakan pelaksanaan apa yang kita tetapkan oleh DPR dan pemerintah," katanya.

Dia menambahkan, Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu juga akan membahas penambahan anggaran Pemilu 2024 karena adanya tiga provinsi di Papua dan IKN. Komisi II DPR akan menentukan waktu yang tepat untuk membahas berbagai hal itu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Saat ini baru tahapan pemilu, belum masuk kepada penetapan dapil dan lain sebagainya," kata politikus PAN itu.

Kolega Guspardi di Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, juga berpendapat sama soal urgensi Perppu. Menurut Rifqi, ada beberapa norma dalam UU Pemilu yang harus diubah. Salah satunya terkait jumlah Dapil setelah bertambahnya tiga provinsi baru di Papua dan IKN Nusantara. Karena itu, penerbitan Perppu tentang penambahan dapil dan kursi anggota legislatif sudah memenuhi unsur mendesak.

"Kami menilai urgen Presiden keluarkan Perppu terkait mitigasi beberapa norma yang harus diubah dalam UU Pemilu dan UU 10/2016 tentang Pilkada agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar," ujar anggota fraksi PDI Perjuangan itu.

Ditambahkannya, Perppu juga diperlukan untuk mengatur beberapa norma yang belum diatur dalam UU Pemilu, antara lain, keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, kodifikasi mekanisme sengketa penangan pemilu dan pilkada.

Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (30/6/2022) menyetujui tiga RUU pembentukan provinsi di Papua menjadi UU. Ketiga RUU tersebut adalah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Selama ini di Papua ada dua dapil untuk pemilihan anggota DPR RI. Dapil Papua yang memiliki 10 perwakilan dan dapil Papua Barat yang memiliki tiga perwakilan. Dua dapil tersebut juga memiliki perwakilan di DPD RI. Perwakilan masing-masing dapil berjumlah empat orang.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Senin, 4 Juli 2022.


Video Terkait:
Ketua KPU Diberhentikan
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo