POLHUKAM

BBM Subsidi Pakai Aplikasi Persulit Rakyat Kecil

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. (Dok. DPR)
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. (Dok. DPR)


JAKARTA - Uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi telah dimulai per 1 Juli 2022.

Namun, di hari pertama pendaftaran aplikasi tersebut justru tidak dapat diakses alias error. Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyesalkan hal tersebut.

"Sistem penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan solar menurut saya kurang tepat. Justru ini menyulitkan, menambah keribetan, rakyat memperoleh haknya. Walau kebijakan ini untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, tapi tujuannya belum terurai," kata Rofik, Sabtu (2/7/2022), dikutip laman DPR RI.
 
Lanjut Rofik mengkritik sistem MyPertamina yang dinilai tidak bisa melihat kriteria pendaftar. 
 
"Bagaimana Pertamina tahu yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak dan apakah ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pembandingnya," katanya.

Menurutnya, data yang disajikan DTKS tidak akurat. Jadi, tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di MyPertamina, termasuk orang kaya yang tidak berhak. Legislator Dalil Jawa Tengah VII menyesalkan era teknologi sekarang ini seharusnya membuat semua serba mudah, tetapi ini malah sebaliknya.

Hari pertama pendaftaran MyPertamina dibuka pada melalui laman https://subsiditepat.mypertamina.id/ banyak dikeluhkan. Mulai error pada aplikasi, kontroversi penggunaan ponsel sebagai sarana pembayaran di SPBU, pembayaran lewat aplikasi yang hanya tertaut pada LinkAja, hingga aplikasi tersebut mendapat review kurang memuaskan di Playstore dan App Store. 
 
Anggota Komisi VII DPR RI, Paramitha Widya Kusuma terang-terangan keberatan dengan kebijakan itu, yang dianggapnya justru menambah beban masyarakat kecil.
 
"Pada dasarnya saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapat apa yang sudah jadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu pasti banyak yang tidak paham," kata Paramitha, dalam keterangan tertulisnya, Kamis lalu.


Menurut Mitha, panggilannya, ada dua akar permasalahan sehingga memunculkan penggunaan aplikasi MyPertamina. Pertama karena BBM subsidi tidak tepat sasaran atau tidak sampai ke yang berhak.

"Makanya mau pakai aplikasi baru lagi, padahal dulu sudah ada program digitalisasi di lebih dari 5.500 SPBU. Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? berarti selama ini digitalisasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik," kata Mitha.

Mitha mengungkapkan, program digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah. Ketimbang memakai aplikasi baru, hemat dia, Pertamina seharusnya mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang ketika Dirut Patra Niaga masih dijabat Mas'ud Khamid. 

"Tujuan digitalisasi itu kan sudah jelas agar Pertamina punya data akurat dan transparan," kata Mitha.
 
Menurut Mitha, jika penerapan digitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan Pertalite, Solar, dan Pertamax sudah ada. 

"Jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli Pertalite," terangnya.

Selanjutnya, terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah BPH Migas. Pertamina diketahui hanya menjalankan penugasan untuk mengadakan dan menyalurkan BBM bersubsidi hingga ke daerah terpencil. Sedangkan, yang memutuskan kuota BBM untuk tiap daerah adalah BPH Migas.

"Ketika mereka sudah bagikan kuotanya, kenapa mereka tidak bisa mengawasi? Berarti, selama ini BPH sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan, tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik," tengarai Mitha.

Terlebih dari setiap liter BBM yang dibeli konsumen, itu ada fee yang diperoleh BPH Migas. 

"Berarti selama ini masyarakat selalu bayar fee ke BPH Migas dari tiap liter pembelian BBM tapi kok BPH Migas enak sekali kerjanya, karena berarti fee yang kita bayarkan sia-sia," cetus Mitha.

Aturan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli Pertalite dan Solar bersubsidi akan diterapkan dalam beberapa tahap. Tahap pertama akan dilakukan untuk 11 daerah di lima provinsi di antaranya Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung. Berikutnya ada Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta dan Kota Sukabumi.

Jenis kendaraan yang diwajibkan menggunakan aplikasi MyPertamina adalah kendaraan roda empat ke atas.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Senin, 4 Juli 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo