POLHUKAM

Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana Umat ACT, Untuk Pribadi Hingga Aktivitas Terorisme

Kepala Divhumas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. (Antara/Divhumas Polri)
Kepala Divhumas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. (Antara/Divhumas Polri)


JAKARTA - Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan bahan data serta keterangan (pulbaket).

Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Badan Reserse Kriminal tengah menyelidiki meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat.

"Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket dulu," katanya di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Terpisah, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebutkan, dari hasil analisis transaksi yang dilakukan pihaknya terindikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dugaan aktivitas terlarang.

Menurut dia, PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasil analisis itu pun telah diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).


"Kami mengindikasikan ada transaksi yang menyimpang, tujuan dan peruntukannya serta pihak-pihak yang tidak semestinya," kata Ivan.

Dia menjelaskan, analisis yang dilakukan masih berproses, sesegera mungkin hasilnya akan diserahkan kepada penegak hukum yakni Densus dan BNPT. Terkait indikasi adanya penyalahgunaan atau penyimpanan dana umat di tubuh ACT untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang, perlu pendalaman penegak hukum.

"Transaksi mengindikasikan demikian, namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," ujar Ivan.

Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, menyebut pihaknya tengah mendalami adanya dugaan penyelewengan dana ACT untuk aktivitas tindak pidana terorisme.

"Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus 88," kata Aswin.

Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana donasi umat oleh organisasi itu viral di media sosial, salah satunya di Twitter. Hal ini memunculkan tanda pagar (tagar) yang viral seperti "aksi cepat tilep" dan "jangan percaya ACT". ACT, oleh warganet, juga dipelesetkan menjadi "Aksi Cepat Tancep" karena setiap aksi mereka segera dibarengi dengan penancapan banyak atribut ACT di lokasi bencana.

ACT memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Presiden ACT Ibnu Khajar. Menurut dia, ACT telah memangkas besaran gaji serta operasional bagi para petingginya dalam upaya pembenahan dan restrukturisasi organisasi sejak Januari 2022.

"Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga dengan masukan dari seluruh cabang. Kami melakukan evaluasi secara mendasar," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Sebelumnya, dalam laporan investigasi majalah Tempo ditemukan dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh ACT. Besaran gaji menjadi salah satu tajuk yang membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas organisasi tersebut. Laporan itu menyebutkan bahwa gaji Ketua Dewan Pembina ACT disebut-sebut mencapai Rp250 juta, sedangkan pejabat di bawahnya seperti senior vice presiden menerima sekitar Rp150 juta, vice presiden Rp80 juta, direktur eksekutif Rp50 juta dan direktur Rp30 juta per bulan.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo