POLHUKAM

Skandal ACT Cuma Puncak Gunung Es

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq. (Fajar.co.id)
Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq. (Fajar.co.id)


JAKARTA - Tagar-tagar seperti AksiCepatTilep, JanganPercayaACT bermunculan di Twitter. Bahkan sempat menjadi trending topic di Indonesia

Tagar itu ramai diperbincangkan warganet usai keluar laporan utama majalah Tempo bertajuk 'Kantong Bocor Dana Umat' yang merujuk lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Dalam laporan tersebut, Tempo memberitakan mengenai kondisi ACT limbung karena sejumlah penyelewengan. Pendiri dan pengelolanya menerima gaji ratusan juta rupiah hingga fasilitas mewah, termasuk dugaan memotong donasi masyarakat. 

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, menyayangkan adanya dugaan skandal di ACT. Maman meminta pemerintah turun tangan dengan mencabut izin ACT karena skandal tersebut menunjukkan secara vulgar kezaliman yang dilakukan oleh lembaga filantropi yang mengatasnamakan agama.

"Kita lihat yang pertama tentu harus ada tindakan tegas dari negara atau dari aparat hukum kepada lembaga tersebut dengan cara dicabut izinnya," ujar Maman kepada wartawan, Senin (4/7/2022).


Selain itu, menurut Maman, perlu dilakukan pengawasan yang super ketat termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan ACT sehingga publik mengetahuinya. 

"Jangan hanya atas nama kemanusiaan atau keagamaan atau iming-iming surga dan sebagainya akhirnya dana-dana itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bertolak jauh dari tujuan sang pemberi donasi," tegas Maman.

Menurut Maman, skandal ACT merupakan bentuk teguran keras kepada siapa pun yang menjadikan isu-isu bencana, isu kebaikan, agama, termasuk kepada anak-anak yatim dijadikan sebagai komoditas untuk memperkaya diri sendiri. Dia menilai skandal ACT merupakan sebuah kezaliman yang nyata.

"Saya rasa DPR nanti akan membuat dan mengusulkan UU Pengumpulan Dana Amal seperti yang di Inggris," ungkap dia.

Lebih lanjut, Maman menyebut skandal penyelewengan dana ACT akan membuka fenomena gunung es terkait lembaga-lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan bahkan keagamaan untuk memperkaya para pengelolanya.

Menurut dia, donasi-donasi dari orang yang ingin berbuat baik, digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal, seperti menangani bencana atau mengurus kelompok- kelompok marginal termasuk anak yatim piatu. Kebaikan masyarakat untuk menyalurkan donasi ternyata disalahgunakan untuk menumpuk kekayaan dan memenuhi gaya hedonisme para pengelolanya.

"Ini tentu sangat memprihatinkan karena kezaliman yang dilakukan oleh ACT dan lembaga-lembaga sejenis termasuk pengelola-pengelola panti-panti asuhan, ini betul-betul mencederai nilai-nilai kemanusiaan," tegas Maman.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengatakan,harus ada izin pengelolaan dana yang dikumpulkan suatu lembaga untuk kegiatan kemanusiaan dan keagamaan. Kementerian Sosial, kata Marwan, harus diikutsertakan dalam pengelolaan dana batuan tersebut. 

"Kita sudah bolak balik mengingatkan ke berbagai pihak termasuk Kementerian Agama dan Kementerian Sosial tentang kelompok atau lembaga yang melakukan pengumpulan dana itu kan harus ada seizin Kemensos sebetulnya," ujar Marwan.

Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dana, Marwan juga meminta untuk dilakukan audit kepada lembaga-lembaga yang melakukan pengelolaan dana umat. 

"Yang kedua, harus ada audit terhadap perjalanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga. Bukan hanya ACT ya," kata Marwan.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Luqman Hakim, meminta aparat Kepolisian turun tangan. Menurutnya, pengusutan dilakukan agar tidak ada penyelewengan dana umat di lembaga lain.

"Bila benar terjadi penyelewengan, menurut saya, pimpinan ACT harus dijatuhi hukuman pidana, karena telah merugikan masyarakat banyak," tegasnya. 

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Selasa, 5 Juli 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo