POLHUKAM

Presiden Akan Tinjau IKN Setiap Tiga Bulan

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022). (Antara/Indra Arief)
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022). (Antara/Indra Arief)


JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan meninjau progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur setiap tiga bulan sekali.

"Mungkin tiga bulan sekali beliau akan ke sana. Untuk memberi semangat dan menghangatkan terus supaya memberi keyakinan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Basuki mengatakan, saat ini progres pembangunan IKN sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan. Penandatanganan untuk kontrak pemetaan lahan telah dilakukan Kementerian PUPR pada 15 Juli 2022.

Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN.

Adapun, proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam waktu dekat pemerintah juga akan membangun hunian bagi 200.000 pekerja proyek di IKN.


"Mulai ini (pembangunan). Jadi Agustus nanti makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200 ribuan pekerja konstruksi," jelas Basuki.

Saat ini, pendanaan di IKN masih menggunakan sumber dari APBN karena ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

"Mungkin nanti kalau ada (pembangunan) rumah sakit, universitas itu bisa dari investasi," katanya.

Basuki meyakini pembangunan infrastruktur tahap pertama untuk IKN akan selesai sesuai target pada 2024. Pemerintah membagi pembangunan IKN dalam tiga tahap yakni tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri serta perumahan hingga 2024.

Adapun pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.

Dari sisi anggaran, pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo