POLHUKAM

Kerja KPK Enggak Terpengaruh Dengan Mundurnya Lili Pintauli Siregar

Bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar. (Net)
Bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar. (Net)


JAKARTA - Kegiatan dan program kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berjalan normal meskipun salah satu pimpinannya, Lili Pintauli Siregar, telah mengundurkan diri.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan kegiatan-kegiatan di KPK berjalan normal karena kepemimpinan di KPK kolektif kolegial.
“Sehingga, sejauh ini kegiatan dan program kerja KPK tetap berjalan normal," kata Ali dalam keterangan kupada wartawan, di Jakarta, Jumat (15/7/2022).

Terkait pengganti Lili, kata Ali, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI, Joko Widodo dan DPR RI.

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pada ayat 1 disebutkan "Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KPK, Presiden RI mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR RI".

Selanjutnya, ayat 2 dinyatakan "Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR RI sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29" dan pada ayat 3 "Anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan".


Sebelumnya, Majelis Sidang Etik memutuskan sidang dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Lili dinyatakan gugur setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022 tentang pemberhentian Lili sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota/Pimpinan KPK.

Dengan pengunduran diri Lili yang telah disetujui Presiden Jokowi, Senin (11/7/2022), maka statusnya bukan lagi sebagai insan KPK.

Selain itu, KPK juga merujuk pada Pasal 37B ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan "Dewan Pengawas KPK bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK".

Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK, maka terperiksa Lili Pintauli Siregar bukan lagi menjadi subjek persidangan tersebut. KPK menilai jika dipaksakan tetap bersidang, justru melanggar ketentuan penegakan kode etik itu sendiri.

 

Kasus Gratifikasi Tetap Diusut?

Dewan Pengawas KPK mengaku sudah menyerahkan setiap temuan dalam penyelidikan dugaan penerimaan gratifikasi MotoGP Mandalika Lili.

Menurut Anggora Dewas KPK, Albertina Ho, menyebut, berkas penyelidikan dugaan pelanggaran etik Lili telah diserahkan kepada pimpinan saat sidang etik Lili digelar, Senin (11/7/2022) kemarin.

"Penetapan kemarin sudah dikirim ke pimpinan KPK," ujar Albertina dilansir Liputan6.

Senada, Dewas KPK, Syamsuddin Haris juga menyebut temuan dewas sudah dikirim ke pimpinan. Selebihnya, pimpinan KPK memiliki kewenangan apakah akan menindaklanjuti dugaan pidana gratifikasi Lili atau tidak.

"Tergantung kemauan pimpinan KPK untuk memanfaatkan atau tidak. Anda bisa tanyakan ke pimpinan KPK. Dewas tidak memiliki kewenangan untuk tindak lanjut dugaan pidana," kata dia, Selasa (12/7/2022).

 

Polri dan Kejagung Jangan Diam

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mendorong agar Dewas KPK segera melaporkan dan menyerahkan bukti-bukti dugaan penerimaan tiket serta akomodasi kegiatan MotoGP Mandalika yang diduga diterima oleh Lili ke aparat penegak hukum.

ICW menyebut perbuatan yang diduga dilakukan Lili bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran etik, melainkan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi, di antaranya suap atau gratifikasi.

"Jika itu tidak dilakukan, maka jangan salahkan masyarakat jika kemudian menuding Dewan Pengawas KPK sebagai barisan pelindung Lili," kata Kurnia.

ICW mendesak agar jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri dan bagian tindak pidana khusus Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan tiket dan akomodasi kegiatan MotoGP Mandalika yang diduga diterima Lili.

"Penting juga ditekankan bahwa seluruh delik korupsi di dalam UU Tipikor merupakan delik biasa, bukan aduan. Jadi, aparat penegak hukum bisa bergerak sendiri tanpa harus menunggu aduan atau laporan masyarakat," kata dia.


Video Terkait:
Usai Dipecat Firli, Eks Pegawai KPK Jadi Tukang Nasgor
Editor: Saeful Anwar