EKONOMI

Masih Beruntung Walau Subsidi Bengkak

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Antara Foto)
Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (Antara Foto)


JAKARTA - Indonesia disebut beruntung karena harga komoditas ekspor andalan meningkat dan mengerek penerimaan Negara, meski harus menanggung beban subsidi yang sangat besar untuk bahan bakar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menuturkan, bagi negara lain yang tidak memiliki kemampuan untuk subsidi, maka risikonya adalah dibebankan ke masyarakat. Sehingga, tak heran apabila inflasi banyak negara melesat dan mengantarkan ke jurang resesi.

Sri Mulyani melihat tantangan dalam menangani inflasi adalah salah satu agenda yang paling penting untuk dibahas dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada 15-16 Juli 2022 di Jakarta.

Pertemuan para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ini merupakan yang ketiga kali sebelum pertemuan puncak G20 pada November 2022 mendatang di Bali.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, dunia saat ini dihadapkan dengan masalah geopolitik konflik Rusia-Ukraina serta inflasi yang melonjak di beberapa negara.


Menurut Sri Mulyani, Rusia adalah negara pemasok minyak mentah terbesar kedua di dunia. Sehingga ketika terjadi perang, harga minyak dunia langsung melonjak berkali-kali lipat dan menyebabkan krisis energi di mana-mana. Peran Ukraina juga tidak kalah penting dalam perdagangan dunia, karena merupakan salah satu pemasok gandum terbesar di dunia.

Menurutnya, perang tersebut juga mengakibatkan kenaikan harga komoditas internasional, seperti batu bara, bauksit, nikel, hingga minyak kelapa sawit.

"Jadi paling terlihat dampaknya pada krisis energi dan makanan," kata Sri Mulyani dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia 2022 yang bertajuk "Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable" di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (14/7/2022).

Sri Mulyani menegaskan, kondisi perekonomian Indonesia tidak akan mengalami nasib seperti Sri Lanka karena memiliki ketahanan yang lebih baik, sehingga mampu mencegah kondisi kebangkrutan. 

Sri Lanka saat ini bangkrut setelah gagal mengatasi krisis ekonomi yang parah selama berbulan-bulan karena memiliki tumpukan utang, mengalami gagal bayar, dan cadangan devisa yang menipis. 

"Seluruh dunia sekarang menghadapi konsekuensi dari geopolitik dalam bentuk kenaikan harga bahan-bahan makanan dan energi yang mendorong lebih tinggi lagi inflasi, setelah tadinya sudah meningkat akibat pandemi," ujarnya, Rabu (13/7/2022).

Kenaikan inflasi yang tinggi bahkan dialami pula oleh negara-negara maju yang biasanya mengalami deflasi. Kondisi lonjakan inflasi tersebut pada akhirnya membuat negara-negara mengambil kebijakan antisipatif, tetapi tidak semua negara memiliki ketahanan yang cukup untuk mampu bertahan di tengah ketidakpastian global.

"Beberapa negara kalau kondisi awalnya tidak kuat, apalagi sesudah dua tahun dihadapkan pada pandemi, ketidakkuatan itu dilihat dari berbagai faktor. Pertama, neraca pembayarannya, yaitu apakah trade account, capital account, dan cadangan devisa negara tersebut memadai dampaknya kepada nilai tukar," ungkapnya. 

Ketahanan ekonomi suatu negara juga berbeda-beda, mengingat terjadinya kenaikan harga pangan dan energi, serta kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi selama dua tahun terakhir.

"Jadi kalau mereka mengalami kontraksi akibat pandemi dan belum pulih, ditambah dengan kemudian inflasi yang sekarang terjadi, ini akan makin menimbulkan kompleksitas suatu negara," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

Faktor lain yang turut memengaruhi kemampuan bertahan suatu negara yaitu kebijakan moneter dan kondisi fiskal. Serta kondisi utang pemerintah ataupun swasta dan kemampuan membayarnya. Hal itu sangat memengaruhi kemungkinan terjadinya krisis suatu negara. 

Dia menilai, indikator-indikator ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang cukup baik. Berdasarkan hasil survei Bloomberg, risiko resesi ekonomi yang dialami Indonesia hanya sebesar 3 persen. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya yang memiliki potensi resesi lebih dari 70 persen. 

Namun, dia memastikan bahwa pemerintah tidak akan terlena dengan hal itu dan akan tetap mewaspadai ketidakpastian global. 

"Ini tidak berarti kita terlena, tapi tetap waspada. Namun, pesannya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan, baik itu fiskal, moneter, sektor finansial, dan regulasi lainnya untuk memonitor potensi resesi, termasuk kondisi dari korporasi Indonesia," terangnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 15 Juli 2022.


Video Terkait:
Utang Tambal Utang, Pandemi Teratasi ?
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo