POLHUKAM

Bawaslu Harus Aktif, Zulkifli Hasan Jangan Dibiarkan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan tinjau pasar murah di Lampung. (Foto: Sinta Yuliana / Lampung Geh)
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan tinjau pasar murah di Lampung. (Foto: Sinta Yuliana / Lampung Geh)


JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk segera melakukan pengawasan terhadap kegiatan politik yang dilakukan para politikus, utamanya pejabat publik. Sebab, tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022.

Direkrut Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, tindakan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan saat membagi-bagikan minyak goreng harusnya masuk dalam pengawasan Bawaslu.

"Bawaslu ini kita meminta semacam terobosan untuk menghentikan praktek-praktek yang seperti ini," kata Ray saat konferensi pers di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Ray menyakini tindakan yang dilakukan Zulkifli Hasan bakal ditiru para politikus, terutama politikus yang juga pejabat publik, jika tidak ada pengawasan, dan sanksi yang dilakukan oleh Bawaslu.

Maka dari itu, Ray mendesak agar Bawaslu memberikan sanksi terhadap elite yang terbukti melakukan pelanggaran. Ray berpandangan jika hal ini terus dibiarkan oleh Bawaslu, elite partai politik kemungkinan besar akan melakukan hal yang serupa, seperti mempergunakan fasilitas negara sebagai alat kampanye atau lainnya.


“Jangan sampai kita gigit jari saja,” kata Ray.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan pelanggaran kampanye di Lampung, saat dirinya mendampingi anaknya bagi-bagi minyak goreng ke masyarakat.

Pelaporan itu dilakukan, Direktur Eksekutif Lima Indonesia, Ray Rangkuti, Alwan Ola Riantoby dari Kata Rakyat, dan Kaka Suminta dari KIPP. 

Editor: Saeful Anwar