DAERAH

Ratusan Buruh Demo Tolak Putusan PTUN Soal UMP

Gubernur DKI Jakarta Diminta Segera Ajukan Banding

Buruh menyalakan flare saat berunjuk rasa tolak putusan PTUN di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/07/2022). (Foto: Hendri Sukma Indrawan / Antara)
Buruh menyalakan flare saat berunjuk rasa tolak putusan PTUN di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/07/2022). (Foto: Hendri Sukma Indrawan / Antara)


JAKARTA - Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Aksi turun kejalan yang dilakukan untuk menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal upah minimum provinsi (UMP).

Ketua Perdata KSPI Jakarta, Winarso menjelaskan, kedatangan para buruh itu untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar mengajukan banding atas putusan PTUN yang menetapkan UMP 2022 DKI Jakarta sebesar Rp4,5 juta per bulan.

Jumlah ini, kata dia, lebih rendah dari UMP yang ditetapkan Gubernur Jakarta sebesar Rp4,6 juta per bulan.

​​​​​"Kami datang ke sini berharap agar Pak Gubernur mau melakukan upaya banding secepatnya, dan memang ini adalah hasil diskusi kita bahwa hasil putusan PTUN itu tidak mendasar,” kata Winarso di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.


Saat ini, kata dia, ada 200 orang yang telah hadir dalam aksi hari ini. Dan menurut Winarso, akan ada sekitar 100 pengunjuk rasa lagi yang akan tiba di lokasi.

Dengan ditetapkannya putusan PTUN ini, maka keputusan Anies yang sebelumnya menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp4,6 juta per bulan dicabut sehingga menimbulkan reaksi penolakan dari kelompok buruh.

​​​​​​“Gaji kami hanya UMR, masa mau diturunkan," kata seorang orator dari atas mobil komando. 

Para buruh menyuarakan penolakan kepada PTUN di depan Balai Kota DKI Jakarta dengan harapan Anies akan kembali mendengarkan aspirasi mereka dan segera melakukan banding.

PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan pada hari, Selasa (13/7/2022) membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.

Dengan demikian, besaran UMP 2022 sebesar Rp4.641.854 dibatalkan pengadilan.

Berdasarkan putusan itu, PTUN Jakarta mewajibkan Gubernur DKI menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.

Awalnya, Anies menerbitkan Kepgub DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022 dengan besaran kenaikan UMP yang ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun itu sebesar Rp37.749 atau naik 0,85 persen dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186.

Anies kemudian merevisi Kepgub tersebut menjadi Kepgub 1517 soal UMP 2022 pada 16 Desember 2021 dengan kenaikan UMP 2022 lebih tinggi yakni 5,1 persen sehingga menjadi Rp4.641.854.

Gubernur DKI beralasan besaran tersebut masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja yang ditunjukkan dari inflasi DKI sebesar 1,14 persen.

Alasan tersebut disampaikan Anies melalui surat untuk peninjauan kembali formula penetapan UMP kepada Menteri Ketenagakerjaan pada 22 November 2021.

Keputusan Anies itu mendapat penolakan dari kalangan pengusaha terutama yang tergabung dalam Apindo DKI hingga akhirnya mereka melayangkan gugatan di PTUN Jakarta.


Video Terkait:
Situasi Terkini Demo Sumpah Pemuda, Orasi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
Editor: Saeful Anwar