DAERAH

Pemprov DKI Pertimbangkan Tuntutan Buruh

Buruh menyalakan flare saat berunjuk rasa tolak putusan PTUN di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/07/2022). (Foto: Hendri Sukma Indrawan / Antara)
Buruh menyalakan flare saat berunjuk rasa tolak putusan PTUN di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/07/2022). (Foto: Hendri Sukma Indrawan / Antara)


JAKARTA - Tuntutan buruh agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negata (PTUN) Jakarta soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, akan dipertimbangkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, apa yang disampaikan buruh akan menjadi perhatian dan pertimbangan Pemprov DKI.

Menurut dia, Pemprov DKI melalui Dinas Ketenagakerjaan DKI juga mempertimbangkan sembilan organisasi serikat pekerja yang juga menjadi tergugat intervensi dalam gugatan soal UMP 2022 di PTUN DKI Jakarta.

"Ada sembilan organisasi serikat yang menjadi tergugat intervensi itu akan menjadi perhatian," kata Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Pemprov DKI, kata dia, memiliki batas waktu hingga 29 Juli 2022 untuk menentukan apakah akan melakukan banding atau menerima putusan PTUN DKI itu.


Sementara itu, perwakilan para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta diterima Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan DKI Hedy Wijaya dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri.

Sebelumnya, gabungan serikat buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.

Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI, Winarso menyatakan penolakannya terhadap putusan PTUN itu karena beberapa sebab di antaranya putusan itu keluar setelah revisi Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tentang UMP 2022 sudah dijalankan selama tujuh bulan.

Sehingga, kata dia, tidak mungkin kalau upah pekerja yang memiliki masa kerja di bawah satu tahun, kemudian diturunkan di tengah jalan dan mengkhawatirkan munculnya konflik horizontal l antara buruh dengan perusahaan.

"Selama belum ada putusan di tingkat banding, maka masih berlaku upah yang lama. Putusan PTUN belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat," kata Winarso.

PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan pada hari, Selasa (13/7/2022) membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.

Dengan demikian, besaran UMP 2022 sebesar Rp4.641.854 dibatalkan pengadilan.

Berdasarkan putusan itu, PTUN Jakarta mewajibkan Gubernur DKI menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.

Awalnya, Anies menerbitkan Kepgub DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022 dengan besaran kenaikan UMP yang ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun itu sebesar Rp37.749 atau naik 0,85 persen dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186.

Anies kemudian merevisi Kepgub tersebut menjadi Kepgub 1517 soal UMP 2022 pada 16 Desember 2021 dengan kenaikan UMP 2022 lebih tinggi yakni 5,1 persen sehingga menjadi Rp4.641.854.

Gubernur DKI beralasan besaran tersebut masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja yang ditunjukkan dari inflasi DKI sebesar 1,14 persen.

Alasan tersebut disampaikan Anies melalui surat untuk peninjauan kembali formula penetapan UMP kepada Menteri Ketenagakerjaan pada 22 November 2021.

Keputusan Anies itu mendapat penolakan dari kalangan pengusaha terutama yang tergabung dalam Apindo DKI hingga akhirnya mereka melayangkan gugatan di PTUN Jakarta.


Video Terkait:
Situasi Terkini Demo Sumpah Pemuda, Orasi dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
Editor: Saeful Anwar