POLHUKAM

Kejati DKI Tahan 3 Tersangka Kasus Mafia Tanah Cipayung

Para tersangka menggunakan rompi tahanan Kejaksaan, saat keluar dari Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). (Istimewa)
Para tersangka menggunakan rompi tahanan Kejaksaan, saat keluar dari Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). (Istimewa)


JAKARTA - Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka, terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Tahun 2018.

Adapun tiga tersangka yang ditahan mulai hari ini, Rabu (20/7/2022), adalah HH mantan Kepala UPT Tanah, LD seorang Notaris, dan MTT selaku pihak swasta.

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, tiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Penahanan dilakukan berdasarkan syarat obyektif, yaitu diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun dan syarat subyektif yaitu dikawatirkan para tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya lagi sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP.

(Baca juga: Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Dalam Kasus Mafia Tanah Cipayung)


Sebelumnya, Kejati DKI telah menetap dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi yang merugikan negara sesear Rp17 miliar.

Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah LD selaku notaris, dan MTT yang diduga mafia pengadaan tanah Setu Cipayung, Jakarta Timur.

Penetapan tersangka terhadap keduanya sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-58/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 untuk LD. Sedangkan penetapan tersangka terhadap MMT berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-59/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 13 Juni 2022.

(Baca juga: Kejati DKI Kembali Tetapkan Tersangka Baru di Kasus Mafia Tanah Cipayung)

Beberapa hari kemudian, Tim penyidik tindak pidana khusus Kejati DKI kembali mengumumkan satu tersangka baru terkait perkara yang sama.

Adalah HH, bekas pejabat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Propinsi DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka HH berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : TAP-60/M.1/Fd.1/06/2022 tanggal 17 Juni 2022. 

HH pada saat itu menjabat sebagai Kepala UPT Tanah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembebasan lahan di RT 008 RW 03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur.

Kejati DKI menyatakan dalam pembebasan lahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah, peta informasi rencana Kota dari Dinas Tata Kota, Permohonan Informasi Asset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Bahkan tanpa adanya persetujuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

(Baca juga: Jaksa Agung Apresiasi Kejati DKI dan Jampidsus Ungkap Kasus Mafia Tanah)

Kasipenkum Kejati DKI, Ashari sebelumnya mengatakan jika tersangka HH juga memberikan resume penilaian properti (Resume Hasil Apraisal) terhadap 9 bidang tanah yang berada di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dari KJPP kepada tersangka LD selaku Notaris.

Pemberian resume hasil apraisal tersebut sebelum hari pelaksanaan musyawarah atau negosiasi harga dengan warga pemilik lahan. 

"Sehingga data tersebut dipergunakan oleh tersangka LD untuk melakukan pengaturan harga terhadap 8 pemilik atas 9 bidang tanah di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur," kata dia.

Namun kenyataannya berdasarkan fakta hukum, bahwa pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp1,6 juta per-meter. 

Sedangkan harga yang dibayarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp2,7 juta per meter.  "Dengan demikian, total uang yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI adalah sebesar Rp46 miliar lebih," kata Ashari. 

Sementara total uang yang diterima oleh pemilik lahan hanya sebesar Rp28.729 milliar. "Sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati tersangka LD dan para pihak sebesar Rp17 miliar lebih."

Lebih lanjut Ashari menambahkan, proses pembebasan lahan di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur diduga telah menyalahi ketentuan Pasal 45 dan Pasal 55 Peraturan Gubernur Nomor 82 tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait rencana pengadaan. 

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka HH adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal yang disangkakan untuk tersangka LD adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1),  Pasal 13 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Ashari.

Sedangkan untuk tersangka MTT adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Saeful Anwar