POLHUKAM

Surya Paloh dan Megawati Masih Diam-diaman

Padahal Rakyat Untung Kalau PDIP-Nasdem Berkoalisi

Surya Paloh. (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)
Surya Paloh. (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)


JAKARTA - Memburuknya hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut. Walau terlihat wajar dalam dinamika berpolitik, perseteruan sesama partai koalisi pemerintah itu sebetulnya memupus harapan rakyat akan terbentuknya pemerintahan yang efektif hasil Pemilu 2024.

Usai menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang Sosiologi Politik dari Universitas Brawijaya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengakui bahwa partainya belum melakukan pertemuan dengan PDIP untuk membahas peluang berkoalisi di pesta demokrasi 2024.

"Belum ada pertemuan, belum ada pembicaraan. Tapi, yang saya tahu, bersama atau tanpa Nasdem, PDIP sudah bisa mencalonkan siapa yang diinginkan," kata Surya di Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022).

Konglomerat pemilik Media Group itu menyebut PDIP sebagai partai besar dan sudah memenuhi persyaratan untuk mengusung pasangan calon sendiri.

Ketika ditanya wartawan soal peluang partainya kembali berkoalisi dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, Surya menjawab diplomatis. Menurut dia, yang paling penting adalah rasa saling menghargai antarpartai politik. 


"Kalau masalah PDIP, itu adalah rekan koalisi Partai Nasdem sampai hari ini di dalam pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin," ujarnya.

Dia melanjutkan, Nasdem dan PDIP sebetulnya mempunyai cita-cita serupa, yakni tetap memutar roda pemerintahan secara efektif hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

"Kalau hal lain-lain, itu saya pikir dialektika dan romantika kecil-kecilan saja," katanya.

Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebetulnya sahabat dekat baik di dalam maupun luar berpolitik. Banyak politikus senior yang bersaksi soal kedekatan Surya dan Mega yang sudah terjalin lama.

Namun, isu keretakan di antara kedua tokoh nasional itu mencuat di depan publik akhir-akhir ini. Keduanya bahkan saling sindir memanfaatkan panggung acara partai masing-masing beberapa waktu lalu.

Dalam pidato penutupan Rakernas Partai Nasdem 18 Juni 2022, Surya menyindir partai yang merasa hebat dan ingin menang sendiri. Walau Surya tidak terang-terangan soal identitas partai itu, banyak orang menafsirkan yang dimaksudnya adalah PDIP. 

Apalagi Surya memberi sinyal bahwa partai yang dimaksudnya lebih besar dari Nasdem yang masih membutuhkan mitra koalisi untuk memenuhi presidential threshold atau syarat mengajukan pasangan calon di Pilpres 2024.

Beberapa hari kemudian, dalam pembukaan Rakernas PDIP, Megawati membalas sindiran soal partai sombong itu.

"Ada yang mengatakan, ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong kenapa?," ujar Megawati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Juni 2022.

Presiden RI kelima tersebut mengaku bingung soal partai sombong karena dirinya merasa tidak pernah menjelekkan partai lain.

"Saya tidak pernah menjelekkan partai mana pun, tidak pernah menjelekkan ketua apa pun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tutur Megawati.

Saling sindir itu merembet sampai ke lapisan bawah partai masing-masing. Misalnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang meminta pengurus dan kader partainya tidak terpengaruh isu capres-cawapres. Hasto berpesan agar pengurus dan kader PDIP tidak perlu ikut menanggapi apa yang dilakukan pihak lain. 

"Ada satu partai yang elektoralnya turun, kemudian mencoba memunculkan kader partai lain, bahkan mencalonkan sosok yang seharusnya netral dalam politik. Hal-hal seperti ini biarkan rakyat yang menjadi hakim politik,” kata Hasto, Minggu (17/7/2022). 

Yang dimaksud Hasto tentu Partai Nasdem yang menjadikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang merupakan kader PDIP, sebagai salah satu bakal calon presiden yang mungkin diusung pada Pilpres.

Sindiran Hasto itu dibalas Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, yang menyarankan PDIP untuk jujur menyatakan tokoh tertentu pantas jadi capres, meski bukan kader internalnya. Menurut Willy, itu lebih baik ketimbang partai yang ogah mencalonkan kader sendiri yang menonjol dan punya potensi.

"Itu menipu diri sendiri namanya," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menganggap peluang Megawati Soekarnoputri menjalin komunikasi dengan Surya Paloh masih sangat terbuka. Sebab, politik hari ini bermuara pada kepentingan kolektif. 

Hanya saja, koalisi tergantung dari apa yang disepakati kedua pihak. Bisa saja Megawati menawarkan Puan Maharani sebagai calon di Pilpres 2024 sedangkan Surya Paloh menawarkan Anies Baswedan.

"Jika koalisinya PDIP-Nasdem maka peluang Puan-Anies bisa saja terwujud. Sebab, dua tokoh tersebut sejauh ini merepresentasikan dua kelompok pengaruh, nasionalis dan Islam politik," kata Dedi kepada Info Indonesia.

Kalaupun koalisi mereka tidak terwujud, ia yakin dampaknya minim. Bagaimanapun juga, politik di Indonesia memberikan akses untuk saling bersitegang opini dan propaganda. Lebih-lebih, PDIP maupun Nasdem mengusung ideologi nasionalis.

"Dalam politik akan bijak jika yang besar menemui yang lebih kecil, ini bagian kebijaksanaan, lalu dibalas oleh yang lebih kecil sebagai bentuk penghormatan," kata dia.

Dihubungi terpisah, Dosen FISIP Universitas Surakarta (UNSA), Djoko Sutanto, menilai, kemungkinan Surya Paloh dan Megawati untuk berkoalisi relatif kecil. 

Di sisi lain, koalisi merupakan jalan paling mudah untuk meminimalisir terjadinya polarisasi. Seandainya PDIP dan Nasdem tidak berkoalisi di 2024, bisa saja terjadi polarisasi yang bersifat bipolar atau multipolar.

"Dengan sistem banyak partai seperti di Indonesia, polarisasi adalah sebuah keniscayaan sehingga pemenang Pilpres sebagai bukti nyata memperoleh dukungan rakyat bisa saja tidak memiliki dukungan kuat di lembaga legislatif," kata Djoko.

Di sisi lain, ia menilai PDIP dan Nasdem tidak bisa saling menutup kelemahan untuk meraih suara, terutama di kelompok generasi milenial. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik lainnya untuk mendongkrak suara.

Djoko memandang PDIP adalah partai politik besar yang bisa membentuk pemerintahan yang kuat. Sedangkan Nasdem perlu banyak perhitungan, analisis dan strategi dalam berkoalisi agar bisa menata pemerintahan yang kuat jika memenangkan pilpres.

"Saya kira tidak perlu ada yang saling mengalah (Megawati dan Surya Paloh) untuk menjalin komunikasi. Ini hanya perlu panggung, suasana dan sutradara. Sehingga tidak ada yang merasa menang dan merasa kalah," terangnya.

Harapan Masyarakat 

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Haryadi, menilai, baik PDIP maupun Nasdem merupakan partai moderat, terbuka dan punya visi kebangsaan. Tidak ada hambatan ideologis untuk mereka membangun komunikasi politik. 

Namun, perlu dicermati bahwa PDIP dan Nasdem juga memiliki figur sentral yang menjadi pusat otoritas partai dalam mengambil keputusan.  Karena itu, peluang koalisi politik kedua partai akan sangat tergantung dari hubungan personal antara Megawati dan Surya Paloh.

Karena itulah Ade mendorong agar Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh segera membuka komunikasi secara intens.

Komunikasi yang dijalin harus dibarengi dengan komitmen dan visi kebangsaan dalam membangun suatu postur pemerintahan efektif, kuat, dan setiap pada kepentingan publik melalui Pemilu 2024.

"Saya kira ini baik, bisa menjadi harapan bagi masyarakat," ujar Ade, tadi malam.

Dia yakin masyarakat Indonesia tidak mau lagi terjadi pembelahan atau polarisasi di tahun politik 2024. Dengan begitu, pemenang pemilu bisa mendapat sambutan positif mayoritas rakyat sekaligus dukungan legislatifnya.

Jika pembelahan itu kembali terjadi maka Indonesia dihadapkan pada dua persoalan besar. Persoalan pertama yang mungkin terjadi ialah pemerintahan yang terbagi atau divided government. Masalah ini persis dengan fenomena Presiden Jokowi di masa awal berkuasa. Meskipun Jokowi menang Pilpres, pendukungnya lemah di pemilu legislatif sehingga tidak cukup memberikan jaminan stabilitas politik yang kuat.

"Dengan demikian, hampir setahun atau dua tahun periode pertama pemerintahannya itu isinya adalah konsolidasi mengatasi konflik Koalisi Merah Putih (KMP), Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan seterusnya," ujarnya.

Persoalan kedua yang mungkin muncul adalah terbelahnya masyarakat atau divided society. Menurut Ade, gejala terbelahnya masyarakat karena polarisasi yang kuat secara politik bertransformasi pada polarisasi sosial. Apalagi dibungkus oleh isu-isu politik identitas yang mengkhawatirkan.

Polarisasi sosial disebabkan komodifikasi faktor-faktor laten seperti SARA untuk kepentingan pemilu. Sepanjang partai politik dan capres-cawapres berkomitmen untuk tidak menggunakan sentimen SARA maka polarisasi politik relatif mudah untuk diselesaikan.

Berbagi kekuatan untuk membentuk pemerintahan inklusif pasca-pilpres bisa menjadi jalan keluar untuk mengakhiri polarisasi politik dan memulihkan stabilitas sosial politik setelah bersaing dalam pemilu.

Agar hal itu dapat terjadi, setiap partai politik harus membuka diri dalam mengompromikan konfigurasi capres-cawapres yang akan diusung dan membangun konsensus tentang platform politik bersama. 

Di sisi lain, perlu bagi Nasdem untuk lebih dulu membuka ruang komunikasi dengan PDIP selaku parpol pemenang pemilu sebelumnya.

Bila Surya Paloh dan Megawati berhasil membangun suatu komunikasi politik yang intens dan menyamakan persepsi politik kebangsaan, terbangun jembatan untuk membangun koalisi mayoritas. 

"Tentunya hal ini akan menjanjikan mereka untuk memenangkan pilpres sekaligus pemilu legislatif," ujar Ade.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Selasa, 26 Juli 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo