POLHUKAM

Buruh Kecam Sikap Anies Baswedan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal. (Akbar Budi P / Info Indonesia)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal. (Akbar Budi P / Info Indonesia)


JAKARTA - Serikat Buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajukan banding terkait putusan yang menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di Ibu Kota.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal mendesak Anies untuk mengajukan banding paling lambat pekan ini.

Namun jika tidak, pihaknya akan banding sebagai tergugat intervensi, dan akan banding ke Mahkamah Agung terhadap putusan PTUN.

Rencananya, massa buruh akan melayangkan gugatan banding ke Mahkamah Agung, Senin (1/8/2022) atau Selasa (2/8/2022). Sebab itu, buruh meminta agar tidak ada pengusaha yang menurunkan UMP sebelum putusan MA ditetapkan.

Buruh mengecam sikap Anies yang tidak konsisten terhadap keputusannya terkait UMP Jakarta 2022. Said mengatakan belum pernah ada gubernur di Indonesia yang tidak banding ketika putusannya dikalahkan oleh PTUN.


"Baru pertama kali dalam sejarah republik ini, gubernur ketika dikalahkan oleh PTUN keputusannya, tidak melakukan banding. Ada apa dengan gubernur DKI? Ini menunjukkan inkosistensi terhadap keputusan yang diputuskan sendiri," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (26/7/2022).

Menurutnya, Anies enggan untuk mengajukan banding terhadap putusan PTUN DKI Jakarta yang menurun UMP DKI Tahun 2022. Hal itu dia ketahui setelah sempat melakukan komunikasi dengan Anies Baswedan membahas persoalan tersebut.

"Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan gubernur DKI dan nampaknya dalam komunikasi dengan gubernur Anies Baswedan cenderung tidak banding," katanya.

Kata Iqbal, sikap yang ditunjukkan Gubernur DKI yang ogah melakukan banding sangat inkonsistensi kepada keputusannya sendiri, yang mana pada kala itu Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, namun digugat ke PTUN dan berujung dikabulkannya gugatan tersebut.

"Gubernur DKI inkonsistensi terhadap keputusannya sendiri," katanya.

Padahal, kata Iqbal, Gubernur Anies Baswedan sudah menerima masukan dari dewan pengupah pada Desember 2020 lalu, dan berkomunikasi dengan para pihak. Sehingga, diputuskan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 awalnya naik 5,1 persen menjadi 4,6 persen.

Keputusan itu, kata Iqbal, sudah dilihat dari beberapa aspek, mulai dari hukum, sosiologis, kemampuan perusahaan dan daya beli para buruh.


Video Terkait:
Tiktoker Anifah Kritik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta 26 Miliar
Editor: Saeful Anwar