POLHUKAM

Mardani Maming Jadi Buronan KPK

Juru bicara KPK, Ali Fikri saat mengumumkan penetapan DPO Mardani Maming. (Net)
Juru bicara KPK, Ali Fikri saat mengumumkan penetapan DPO Mardani Maming. (Net)


JAKARTA - Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Mardani H. Maming kini telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melibatkan aparat penegak hukum lain untuk mencari dan menangkap Mamaing.

Maming, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dimasukkan ke dalam DPO oleh KPK lantaran tidak bersikap kooperatif, dan selalu mangkir dari dua panggilan penyidik. Pada hari, Senin (25/7/2022), KPK gagal menjemput paksa Maming. Dia sedang tidak berada di apartemennya di Jakarta Pusat.

"KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," ujar Plt. juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan kepada wartawan kemarin.

"KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala."


Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf optimistis Mardani Maming yang masuk dalam DPO KPK akan menyerahkan diri.

“Tentu kami harapkan menyerahkan diri. Saya yakin dia akan menyerahkan diri,” kata Yahya Cholil dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).

Yahya Cholil turut menegaskan agar semua pihak menghargai proses hukum yang sedang berjalan. “Kami tunggu proses hukumnya saja, lah. Kami hormati proses hukumnya,” ujarnya.

Diketahui, Maming mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan guna lolos dari proses hukum di KPK. Melalui kuasa hukumnya, Maming menegaskan tidak akan memenuhi panggilan penyidik KPK sebelum putusan Praperadilan dibacakan, Rabu (27/7/2022).

Ali menjelaskan tak ada dasar hukum apa pun yang menyatakan Praperadilan dapat menghentikan proses penyidikan.

Dalam proses penanganan perkara ini, Ali mewanti-wanti agar tidak ada pihak-pihak yang menghalangi penyidikan KPK.

Editor: Saeful Anwar