POLHUKAM

Erick Thohir Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melakukan jumpa pers terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Senin (27/6/2022). (Foto: Dery Ridwansah / Jawapos)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat melakukan jumpa pers terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Senin (27/6/2022). (Foto: Dery Ridwansah / Jawapos)


JAKARTA - Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut berbagai kasus korupsi hingga penyelewengan dana di perusahaan-perusahaan pelat merah mendapat dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Erick Thohir mengaku bersama dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki visi yang sama dalam program bersih-bersih BUMN. Karena itulah, pihaknya terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejagung.

Menteri Erick menyampaikan, program bersih-bersih BUMN tidak sekadar dalam membenahi perusahaan-perusahaan pelat merah dari segi bisnis, melainkan juga aspek hukum yang banyak dibantu para penegak hukum, termasuk Kejagung.

Kementerian BUMN dan Kejagung telah beberapa kali secara bersama menyampaikan progres dari sejumlah kasus yang terjadi di BUMN, seperti kasus di PT Garuda Indonesia (Persero).

Dia menilai sejumlah pengungkapan kasus di BUMN dapat menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membenahi BUMN. Ia mengaku tidak akan mentolerir setiap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.


"BUMN sebagai penggerak sepertiga ekonomi kita itu punya peranan vital. Kalau tata kelolanya enggak benar, misalnya korupsi, itu yang rugi bukan perusahaan BUMN saja, tapi juga masyarakat dan negara," kata Erick Thohir dalam keterangan di Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Erick berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kejagung dapat terus meningkat. Kementerian BUMN, kata dia, juga selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak dalam memperbaiki BUMN. Sebab, Kementerian BUMN tidak bisa berdiri sendiri, melainkan juga memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum hingga kementerian teknis lain.

"Kami tidak mau lagi BUMN jadi menara gading, ini eranya kolaborasi, itu alasannya sejak awal Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung terus berkolaborasi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di BUMN.”

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka penyidikan dugaan korupsi dan penyelewengan dana pembangunan oleh PT Waskita Beton Precast dan membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PLN senilai Rp2,25 triliun pada tahun 2016.


Video Terkait:
Menteri BUMN Angkat Jenderal Dudung Sebagai Komut Pindad
Editor: Saeful Anwar