POLHUKAM

KPK Minta Bantuan Jenderal Dudung Cari Bupati Mamberamo Tengah

Plt Jubir KPK, Ali Fikri, memperlihatkan surat keterangan mengenai Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, yang masuk ke dalam DPO di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/8/2022). (Antara/Tri Meilani Ameliya)
Plt Jubir KPK, Ali Fikri, memperlihatkan surat keterangan mengenai Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, yang masuk ke dalam DPO di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/8/2022). (Antara/Tri Meilani Ameliya)


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dalam pencarian Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Menurut Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, koordinasi dengan Kasad itu berwujud permintaan bantuan agar menghadapkan anggotanya ke Papua untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik.

"Kami sudah melakukan pencarian, termasuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui keberadaan tersangka. Saat ini, kami masih dalam proses koordinasi dengan Kasad untuk meminta bantuan menghadapkan anggotanya ke Papua di dalam permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK," jelasnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/8/2022).

KPK berharap dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum guna mempercepat penyelesaian perkara yang menjerat tersangka Ricky Ham Pagawak dan mewujudkan kepastian hukum.

Ricky Ham Pagawak merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemberian, penerimaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.


Di samping berkoordinasi dengan Kasad, KPK juga telah berkirim surat dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai bentuk pemberian informasi dan koordinasi.

Ali mengatakan, melalui surat itu diharapkan pihak Pemprov Papua dapat ikut membantu mencari keberadaan tersangka Ricky Ham Pagawak yang telah dimasukkan KPK ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022.

"Gubernur juga dapat memantau roda pemerintahan di Pemkab Mamberamo Tengah sehingga tetap berjalan normal," ujarnya.

Sejauh ini, KPK masih terus mengumpulkan bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi. Pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan oleh KPK ketika penyidikan yang dilakukan dinilai cukup dan akan disampaikan pada saat upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.

"Kami terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan nanti kami sampaikan (hasil pemeriksaan). Saksi saat ini sudah banyak, lebih dari 80 orang," ucap Ali.


Video Terkait:
Usai Dipecat Firli, Eks Pegawai KPK Jadi Tukang Nasgor
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo