POLHUKAM

PILPRES 2024

Kapal KIB Makin Oleng

Golkar Finalkan Airlangga Hartarto

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; dan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa tergabung dalam KIB. (Dok. KIB)
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; dan Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa tergabung dalam KIB. (Dok. KIB)


JAKARTA - Sudah diduga jauh hari lalu, kekompakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengalami cobaan besar ketika para anggotanya mulai menyebut nama-nama tokoh yang paling layak diusung dalam Pilpres 2024. 

Partai Golkar, sebagai yang terbesar dalam koalisi, masih ngotot mengajukan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, untuk dicalonkan. Sementara dua anggota lainnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), masih belum satu suara soal figur yang layak diusung. 

Namun kemarin, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, menegaskan kembali keputusan partainya untuk Pilpres 2024. Kata dia, Partai Golkar sudah memfinalkan pencalonan Airlangga Hartarto untuk RI-1. Keputusan itu bahkan sudah ditetapkan jauh sebelum terbentuknya KIB di Mei lalu.

"Kami sudah putuskan Partai Golkar capresnya adalah Airlangga Hartarto," kata Bamsoet kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Bamsoet memastikan keputusan final itu berdasarkan hasil Rapimnas Partai Golkar. Karena kini Golkar sudah berada di dalam KIB, maka gagasan itu harus dikomunikasikan dengan PAN dan PPP. Untuk urusan itu, Bamsoet menyerahkan kepada Airlangga selaku ketum,


"Nah, itu tugas Ketua Umum yang komunikasikan dengan KIB," ujarnya.

Sehari sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, mengungkapkan harapannya agar capres dan cawapres dari KIB dikelola internal.

"Pada dasarnya kita kan belum membicarakan itu, tetapi dari aspirasi di daerah, dari PAN terutama, dengan PPP, mereka mencalonkan secara internal, artinya mengambil dari para ketua umum," kata Lodewijk dalam acara peluncuran Kanal Pemilu Tepercaya, Senin (1/8/2022) malam.

Berdasarkan catatan redaksi atas hasil-hasil survei beberapa bulan terakhir, tidak satu pun nama ketua umum dari KIB yang cukup moncer di bursa calon presiden 2024. Catatan terbaik elektabilitas Airlangga Hartarto, misalnya, adalah di angka 4,5 persen berdasarkan riset LSI Denny JA yang dirilis medio bulan Juni kemarin. Di sisi lain, nama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP, Suharso Monorfa, hampir tidak pernah diperhitungkan lembaga-lembaga survei kredibel.

Terlepas dari itu semua, penggabungan suara Golkar, PAN dan PPP sudah memenuhi syarat presidential threshold atau ambang batas pengajuan pasangan capres dan cawapres oleh parpol atau gabungan parpol, yaitu 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara nasional.

Namun, belakangan makin kentara perbedaan mendasar dari sikap Golkar dan PAN dalam penentuan capres. Zulkifli Hasan menekankan bahwa PAN tidak ingin membicarakan capres-cawapres dalam beberapa waktu ke depan. Dia lebih suka penetapan pasangan calon dari KIB dilakukan di menit-menit terakhir jelang penetapan peserta Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Ya masing-masing, ada Pak Airlangga, ada Zulkifli Hasan ada Pak Arsul (Waketum PPP) ya enggak apa-apa kan boleh. Nanti ada realita, kita tunggu sejam detik-detik akhir itu," katanya.

Koalisi Suram

Dalam pengamatan Direktur Executive Partner Politik Indonesia, AB Solissa, isu KIB selalu menarik perhatian belakangan ini karena kegalauan mereka dalam menetapan capres dan cawapres. Ketidakjelasan soal siapa kandidat capres-cawapres dari KIB seolah-seolah membenarkan kecurigaan bahwa KIB terbentuk berkat intervensi pihak luar.

"Bukan karena faktor ideologi atau platform partai sebagaimana layaknya sebuah koalisi dibangun," jelas AB kepada Info Indonesia kemarin.

AB memprediksi perjalanan KIB menuju 2024 bakal lumayan suram mengingat format koalisi yang belum jelas. Kata dia, tidak ada determinasi faktor yang bisa dijadikan "the best alternative to a negotiated agreement" terutama soal kriteria kandidat.

"Kalau tidak ada gebrakan di internal koalisi terkait siapa sosok bakal capres maka prospek KIB di 2024 akan sulit tercapai," kata AB kepada Info Indonesia.

Lebih memprihatinkan lagi karena internal PPP dan PAN kurang memiliki respek kepada KIB. Ketua-ketua DPW kedua partai tampaknya lebih menjagokan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk dimajukan ke arena Pilpres ketimbang Airlangga Hartarto. 

AB menyarankan para pentolan KIB lebih realistis karena tiga partai anggota tidak punya kandidat internal yang cukup moncer untuk diusung di Pilpres. Satu-satunya cara adalah mengusung kandidat dari luar KIB yang punya elektabilitas mumpuni seperti Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Dia juga menganggap wajar spekulasi yang menyebut KIB berpotensi bubar karena tidak mencapai sepakat tentang nama capres.

Yang paling mungkin PAN hengkang dari KIB, sehingga sangat sulit bagi Golkar dan PPP untuk memperkuat koalisi itu.

"Terkecuali ada tambahan partai lain seperti Demokrat atau PKS yang memilih gabung dengan KIB. Tapi rasanya sulit juga, karena kedua partai ini sedang intens menjajaki koalisi dengan partai lain," ujar AB.

Kecil Kemungkinan Bubar

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati, menilai, ketidakcocokan anggota KIB merupakan dinamika internal koalisi, terlebih bagi koalisi yang baru terbentuk. Masing-masing anggota masih berupaya beradaptasi untuk bisa mencapai konklusi bersama.

Karena itu, Wasisto menilai kecil kemungkinan KIB bubar. Ketiga parpol pendiri KIB tampaknya tidak mau membuat luka politik terlalu dini. Kendati demikian, ia menyarankan seluruh anggota KIB duduk bersama untuk mendiskusikan format capres dan cawapres di Pilpres 2024.

"Saya pikir ketiganya (Golkar, PAN, dan PPP) perlu duduk bersama mencari formulasi ideal capres dan cawapres yang tepat," kata Wasisto.

Dihubungi kemarin malam, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan, KIB lebih baik mengusung capres dari internal karena alasan harga diri dan demi perolehan suara partai akibat pengaruh sosok yang diusung dalam kontestasi.

"Karena ini terkait harga diri partai. Bagaimanapun efek ekor jas (coattail effect) itu penting bagi partai politik. Kalau capres-nya orang lain, cawapres-nya juga dari eksternal semua, itu rugi semuanya," kata Ujang.

Capres-cawapres yang berasal dari luar koalisi dipastikannya tidak membawa pengaruh signifikan bagi partai anggota koalisi. Menurut Ujang, keseriusan KIB dalam mengusung capres dan cawapres akan terbukti dengan sendirinya. Idealnya format pasangan calon berasal dari internal. Bisa jadi capresnya adalah Airlangga Hartarto atau Zulkifli Hasan atau kombinasi keduanya.

"Mestinya siapa pun ketua umum parpol yang berkoalisi di KIB, itu yang menjadi capres atau cawapres. Misal capresnya Airlangga, cawapresnya Zulhas, atau kombinasi capres di internal dan eksternal cawapres. Misalkan capres Airlangga, cawapresnya eksternal, seperti Ganjar atau siapa pun," katanya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 3 Agustus 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo