POLHUKAM

Baru Partai Buruh yang Keluhkan Sipol KPU

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin. (Info Indonesia / Akbar Budi P)
Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin. (Info Indonesia / Akbar Budi P)


JAKARTA - Dari 11 partai politik yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai dengan harı ini, Rabu (3/8/2022), belum ada yang mengeluh soal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Namun, di luar 11 partai yang sudah mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu 2024, ada partai yang mengeluhkan soal Sipol KPU. Dia adalah Partai Buruh, yang mengeluhkan soal seluruh anggota partai yang didaftarkan tidak berhasil tampil di Sipol KPU RI.

"Kita sudah memasukan data tahap pertama lebih dari 250 ribu, tetapi yang tampil di Sipol KPU itu tidak 250 ribu itu. Jadi artinya yang dikirim dan yang tampil itu beda angka, ada selisih," kata Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Oleh sebab itu, Partai Buruh meminta penjelasan dari KPU soal selisih jumlah keanggotaan yang di input ke Sipol. Setelah mendapatkan penjelasan, kata Said, KPU mengakui bahwa pada saat peng-input-an data akselerasi Sipol sedang tidak bekerja dengan baik.

"Ternyata KPU mengakui ada dua persoalan. Persoalan pertana Sipol KPU itu ada persoalan akselerasi. Di mana partai harus mengantre. Artinya tidak bisa langsung saat data itu dikirim saat itu juga bisa tampil di Sipol itu tidak bisa," kata Said.


Partai Buruh, kata dia, menolak sistem antrean yang diberlakukan pada Sipol KPU. Said mengatakan bahwa sistem tersebut mempersulit partai politik yang ingin mengirimkan data ke Sipol. Sehingga, yang terjadi ini bukanlah kesalahan dari partai.

"Jangan karena ada kendala di internal KPU dampaknya merugikan partai. Itu tidak boleh. Kami menganggap bahwa itu urusan internal KPU yang penting partai sudah menyerahkan semua persyaratan," kata Said.

Maka dari itu, Partai Buruh meminta kepada KPU untuk memasukkan seluruh data keanggotaan yang telah diserahkan ke aplikasi Sipol. Padahal tadi malam, kata Said, Partai Buruh memasukkan data keanggotaan sebanyak 4.500 yang tidak tampil di Sipol. Namun, saat pagi hanya berjumlah 1.500 data keanggotaan.

"Artinya, 3.000 itu tiba-tiba tampil. Inilah yang dimaksud dengan antrean yang tadi saya sampaikan. Jadi menurut saya tidak boleh ada program akselerasi atau antrean ini," katanya.

"Kalau seandainya ada partai seperti Partai Buruh mau mendaftar tapi tidak masuk semua kan jadi enggak bisa mendaftar dan ini kan menjadi persoalan," kata Said.

Seadar informasi, sampai dengan hari ini, Rabu (3/8/2022), saat berita ini dimuat, 20.50 WIB, sudan 11 parti politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024.

Dari 11 parpol, delapan yang dokumennya dinyatakan lengkap oleh KPU, mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Garuda.

Sedangkan tiga partai yang belum dinyatakan lengkap adalah, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Reformasi, dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).


Video Terkait:
PPP Harus Mampu Adptasi di 2024
Editor: Saeful Anwar