POLHUKAM

Gaduh Lagi Tunda Pemilu

Anggaran Dicicil, Rakyat Curiga

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


JAKARTA - Keseriusan pemerintah mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 masih dipertanyakan. Persiapan menjadi tidak optimal karena anggaran tahun ini macet di Kementerian Keuangan.

Kritik datang dari berbagai pihak. Misalnya mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, yang mendesak pemerintah mengucurkan anggaran karena tahapan pemilu sudah berjalan memasuki pendaftaran dan verifikasi.

"Jangan buat KPU itu seperti mengemis. Sudah disetujui kok anggarannya. Maka pemerintah harus mengucurkan anggaran itu ke rekening KPU. Nanti ada pertanggungjawaban, akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Ramlan di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

DPR bersama pemerintah menyetujui besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. Lalu, 26 Juli 2022, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG5/2022, menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.

Dengan penambahan tersebut, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun.


Untuk kebutuhan tujuh tahapan dan dua jenis dukungan tahapan pemilu, belum ada satu pun yang pemenuhan anggarannya mencapai 100 persen. Untuk tahapan perencanaan program dan regulasi baru terpenuhi 65,72 persen. Anggaran untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu terpenuhi 65,72 persen. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan terpenuhi 65,47 persen dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpenuhi 75,47 persen.

Anggaran yang sudah cair paling besar adalah dukungan tahapan pemilu berupa gaji sebesar 79,61 persen. Sementara itu, pemenuhan anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, serta teknologi informasi, paling minim terpenuhi yakni baru 17,21 persen.

Ramlan mengingatkan, anggaran Pemilu 2024 tidak bisa ditunda-ditunda, karena pekerjaan KPU berbeda dengan pekerjaan kementerian. Ia mencontohkan, jika kementerian sudah membuat rencana anggaran untuk membangun jalan 100 kilometer, tapi anggarannya hanya cukup 80 kilometer maka proyeknya bisa saja disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

"Tapi kalau KPU enggak bisa mengatakan, anggaran kami cuma sekian, makanya pemilih yang menggunakan hak pilih hanya separuhnya saja. Itu enggak bisa, harus sekarang," ujarnya.

Direktur Anggaran Bidang Politik Kementerian Keuangan, Dwi Pudjiastuti Handayani, belum bisa memberi penjelasan ihwal anggaran pemilu belum cair sepenuhnya, sesuai angka yang disepakati pemerintah bersama DPR. Ia menyebut persoalan tersebut akan dibahas bersama KPU.

"Mohon maaf, untuk hal rinci terkait anggaran tidak dapat diinfokan. Dari awal telah disepakati agar dalam hal ada masalah, agar duduk bersama, demi tercipta kondisi yang kondusif menjelang Pemilu," ujar Dwi.

Efek Domino

Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai, anggaran yang tidak mencukupi bakal menggangu proses tahapan pemilu. Tahapan pemilu sudah terencana dan jadwalnya sudah jelas. Bila kegiatan atau tahapan pemilu tertunda gara-gara persoalan anggaran maka akan menumpuk dan membuat penyelenggara hingga peserta pemilu kerepotan.

"Saya kira akan merepotkan penyelenggara dan peserta pemilu jika anggarannya tertunda. Karena beban pemilu sendiri sudah berat, kalau menumpuk akan tambah berat," kata Jeirry kepada Info Indonesia, Kamis (4/8/2022).

Di sisi lain, dia khawatir masalah anggaran yang dicicil membuat proses Pemilu 2024 berjalan tidak maksimal. Fokus pembahasan yang muncul ke permukaan hanya soal anggaran sementara hal-hal penting lainnya terlupakan.

Karena itu, Jeirry berharap ada komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk segera mencairkan anggaran pemilu secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan jalannya tahapan pemilu. Kalaupun tidak bisa mencairkan anggaran secara penuh maka pemerintah harus transparan dan menjelaskannya kepada publik. Hingga saat ini publik tidak tahu alasan pemerintah yang mencicil anggaran pemilu.

Jika keterlambatan pencairan anggaran disebabkan oleh penyelenggara pemilu yang belum memenuhi persyaratan administratif atau lainnya. Bila masalahnya ada pada penyelenggara pemilu, harus dijelaskan supaya publik bisa melakukan kontrol dan kritik serta masukan kepada penyelenggara.

"Pemerintah tidak transparan kepada publik, kenapa dana tidak segera dicairkan? Apakah memang tidak ada anggaran cukup membiayai pemilu atau ada faktor-faktor lain? Ketidaktransparanan pemerintah bisa memicu munculnya isu-isu penundaan pemilu kembali," terangnya.

Menurut dia, penjelasan dan transparansi dari pemerintah sangat penting supaya publik tahu persis duduk persoalan keterlambatan pemenuhan secara penuh anggaran pemilu. Jangan sampai, kata Jeirry, publik dibiarkan bertanya-tanya dan memicu kecurigan yang tidak perlu.

"Saya kira kalau mau saran kepada pemerintah, segera cairkan anggaran. Hanya itu," tegasnya.

Lakukan Komunikasi

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menyarankan pemerintah dan KPU untuk duduk bersama meluruskan polemik terkait persoalan anggaran Pemilu 2024 yang dicicil.

"Pemerintah dan KPU harus duduk bersama untuk membahas proses penganggaran tata kelola agar bisa prudent dan bisa akuntabel," kata Ari.

Dia menyebut, bila persoalan tersendatnya anggaran Pemilu 2024 ada pada penganggaran atau mekanisme tata kelola proses anggaran maka harus disusun dan disiapkan sedemikian rupa.

Menurut Ari, hal tersebut perlu diluruskan agar polemik terkait tersendatnya anggaran Pemilu 2024 tidak mengganggu proses dan tahapan pemilu menjadi tak optimal, serta memunculkan kegaduhan publik dan memunculkan narasi terkait penundaan pemilu.

"Jangan sampai hanya persoalan anggaran ini, riuhnya mengganggu fokus kita terhadap tahapan pemilu yang sudah berlangsung," kata dia.

Di sisi lain, dia mengajak publik untuk mendukung pemerintah dan KPU agar tata kelola pemilu anggaran pemilu lebih baik, sehingga pemilu kita berkualitas dan pemilu kita berintegritas.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai, belum cairnya anggaran tentu bisa berdampak pada tahapan pemilu. Misalnya di tahapan saat ini terdapat tahapan pendaftaran partai politik dan nanti akan dilanjutkan dengan verifikasi, baik administrasi dan faktual.

"Jika anggaran belum turun semua, bisa saja tidak bisa dilakukan proses verifikasi faktual secara komprehensif yang bisa berdampak pada kualitas verifikasi," kata Khoirunnisa.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 5 Agustus 2022.


Video Terkait:
Jokowi 3 Periode Ekonomi Pulih
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo