EKONOMI

Keberhasilan UMKM Tergantung Integrasi dan Koordinasi

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Setkab.go.id)
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Setkab.go.id)


JAKARTA - Pemerintah menelurkan banyak kebijakan agar usaha mikro kecil dan menengah UMKM bisa naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pentingnya integrasi dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan pemerintah.

"Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung," kata Airlangga dalam keterangan resmi.

UMKM menjadi salah satu indikator penting dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Dia menyebut pertumbuhan UMKM menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.

Tidak hanya itu, UMKM juga terbukti berdaya tahan di tengah pandemi, yang terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III 2021 hingga kuartal II 2022. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh dalam pengembangannya, antara lain,
dengan mengalokasikan dana Rp121,20 triliun pada 2020; dan Rp83,19 triliun pada 2021 untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga non-KUR, dan Penjaminan Kredit Modal Kerja.


Fokus Utama

Dia katakan, pengembangan UMKM telah menjadi fokus utama pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, serta modernisasi koperasi.

Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan akses pembiayaan, pendampingan, serta rantai pasok pasar dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Di sisi lain pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3,95 persen.

Selain itu, berkaitan pemberian dukungan fasilitas pembiayaan, pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Wakaf Mikro, pembiayaan ultra mikro, dan KUR.

Khusus bagi program KUR, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar tiga persen hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespons tingginya kebutuhan pembiayaan.

Dukungan lain juga diberikan pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

"Akselerasi itu melalui pendekatan utama, yaitu penguatan ekosistem seperti pemberian kemudahan perizinan, insentif fiskal, pembiayaan, serta penguatan ekosistem e-commerce," jelas Airlangga.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Senin, 8 Agustus 2022.


Video Terkait:
Terbukti Tahan Banting, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Memperhatikan UMKM
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo