EKONOMI

Subsidi Tahun Depan Masih Jumbo

Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur BI, Perry Warjiyo (kiri), dan Ketua KPK, Firli Bahuri, memberikan keterangan pers usai sidang kabinet paripurna tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/8/2022). (Humas Setkab/Rahmat
Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur BI, Perry Warjiyo (kiri), dan Ketua KPK, Firli Bahuri, memberikan keterangan pers usai sidang kabinet paripurna tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (8/8/2022). (Humas Setkab/Rahmat


JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tetap berada di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah akan berusaha menyisir aspek belanja negara yang tetap mendukung prioritas nasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, untuk 2023, prioritas nasional meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan penyelenggaraan Pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi anggaran.

"Kami akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dana abadi pendidikan yang akan dikelola sebagai warisan generasi yang akan datang, maupun mekanisme shock absorber," kata Sri Mulyani usai mengikuti sidang kabinet paripurna tentang Nota Keuangan dan Rencana APBN 2023 yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjabarkan, secara keseluruhan belanja kementerian dan lembaga pada 2023 akan mencapai kisaran Rp993 triliun dengan fokus utama pada program-program nasional di atas.

"Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang tidak selesai pada akhir atau 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu," ujar Sri Mulyani.


Pemerintah secara berkesinambungan menekan defisit APBN yang sempat mencapai Rp947,70 triliun atau setara 6,14 persen dari PDB pada 2020. Angka itu bisa ditekan menjadi Rp783,7 triliun pada 2021 atau setara 4,65 persen terhadap PDB.

Sedangkan untuk defisit APBN 2022, pada awal Juli lalu, Sri Mulyani sempat menyampaikan optimisme pemerintah yang memproyeksikan angka 3,92 persen terhadap PDB.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga memerintahkan jajaran menteri untuk melakukan uji ketahanan atau stress test terhadap APBN guna mengantisipasi dampak negatif dari semakin meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
 
Uji ketahanan APBN dilakukan agar ekonomi domestik dapat terus terjaga dan fungsi anggaran fiskal dalam APBN dapat terus berlanjut. Uji ketahanan tersebut sedang difinalisasi oleh Kementerian Keuangan.

"Ini yang terus kita finalisasi. Tadi kita membuat beberapa skenario mengenai kondisi tahun depan, apabila gejolak berlangsung lebih besar dari yang kita asumsikan," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah masih akan memberikan subsidi dan kompensasi yang sangat besar tahun depan untuk melakukan stabilisasi harga barang di masyarakat.

"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," kata Sri Mulyani.

Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023 akan disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di DPR pada 16 Agustus 2022.

Sri Mulyani mengatakan, pada 2023, pemerintah masih akan berupaya untuk menstabilisasi harga barang di pasar, terutama yang terdampak ketidakpastian ekonomi global, meskipun harus dikompensasi dengan belanja subsidi yang melonjak.

"Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat," ujarnya.

Dalam penyusunan RAPBN 2023, Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan kepada jajaran menteri agar RAPBN 2023 memiliki fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi yang sedang terjadi atau sebagai instrumen shock absorber. Namun, RAPBN 2023 juga harus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan berkelanjutan atau sehat.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Selasa, 9 Agustus 2022.


Video Terkait:
Utang Tambal Utang, Pandemi Teratasi ?
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo