DAERAH

Komisi V DPRD NTB Klarifikasi Dikbud Terkait DAK 2022

Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani. (Lalu Suparman Ambakti/Info Indonesia)
Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani. (Lalu Suparman Ambakti/Info Indonesia)


INFO INDONESIA, MATARAM - Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022.

Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani menyebutkan, sempat beredar informasi yang simpang siur terkait DAK ini. Ada kabar bahwa ada yang sudah terima fee, ada juga kabar yang menyebut bahwa mereka yang ditunjuk yang harusnya tidak memenuhi persyaratan.

"Begitu, kira-kira informasi diluar," ungkapnya usai RDP di kantor DPRD NTB, pada awal pekan ini.

Komisi V ingin memastikan dan meminta klarifikasi terkait informasi yang beredar.

"Tadi sudah kita klarifikasi, tidak benar ada perintah dari Dikbud untuk mengambil fee di orang-orang tertentu," tegas Lalu Arie sapaan akrabnya, sebagaimana dikonfirmasi Info Indonesia, Selasa (9/8/2022).


Bahkan, kata dia supplier saja hingga hari ini belum ditunjuk. Dikbud sedang menyusun Juklak Juknis untuk penunjukan supplier.

"Dikbud memilih kelola tipe satu. Tipe ini melibatkan Dinas dan sekolah yang melaksanakan, gitu kan," jelasnya

Politisi PKB ini menjelaskan terkait dengan supplier, usulannya dari sekolah, sekolah diminta membuka toko bangunan atau siapapun yang memenuhi syarat untuk suplayer bahan bangunan ini untuk mendaftar di sekolah masing-masing.

“Setelah itu sekolah mengajukan ke Dikbud, nanti Dikbud lah yang memverifikasi baik faktual, administrasinya juag diverifikasi untuk menentukan suplayer yang akan ditunjuk untuk melaksanakan proyek DAK itu. Jadi sudah terklarifikasi, sesuai dengan Juklas dan Juknis lah mereka bekerja,” tutur Lalu Arie.

Selain itu, pihak Dikbud juga membantah bukti transfer yang beredar di lapangan.

"Iya lah, karena oknum lah itu. Entah apa yang ditransaksikan, yang jelas transaksi di luar itu tanpa sepengetahuan dinas. Itu clear di luar dinas, sudah kami pertanyakan," kata dia.

Lalu Arie menambahkan, komisi V juga menegaskan kepada Dikbud tidak boleh memungut sepersen pun dari dana DAK yang sudah diberikan kepada calon sekolah penerima.


Video Terkait:
Penyelenggaraan MotoGP Indonesia Diundur
Editor: Amelia