EKONOMI

Subsidi Naik Kalau Ada Uang Lebih

Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan bantuan sosial kepada masyarakat di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022). (BPMI Setpres/Kris)
Ibu Negara Iriana Joko Widodo membagikan bantuan sosial kepada masyarakat di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022). (BPMI Setpres/Kris)


JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan akan menghitung lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menambah pemberian bantuan sosial (bansos).

"Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih, insya Allah akan kami tambahkan," kata Jokowi saat menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa (9/8/2022).

Saat memberikan bantuan, Jokowi berpesan agar masyarakat memanfaatkan BMK senilai Rp1,2 juta sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha. Bantuan tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif.

"Jangan ya, jangan dibelikan handphone. Kalau bisa, dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak, ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif. Jangan dipakai untuk beli pulsa," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Terkait BLT, Jokowi menyarankan agar uang bantuan tersebut digunakan untuk membeli sembako. "Ibu-ibu, ini ya, yang Rp300 ribu silakan untuk pembelian sembako dan minyak goreng ya, namanya untuk bantuan sosial," ujar Jokowi.


Selain menyerahkan BMK dan BLT kepada peserta PKH, Kepala Negara juga memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima dan pedagang pasar sembari berkeliling dan menyapa para pedagang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, pemerintah masih akan memberikan subsidi dan kompensasi yang sangat besar pada 2023 untuk melakukan stabilisasi harga barang di masyarakat.

"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Sri Mulyani mengatakan, pada 2023, pemerintah masih akan berupaya untuk menstabilisasi harga barang di pasar, terutama yang terdampak ketidakpastian ekonomi global, meskipun harus dikompensasi dengan belanja subsidi yang melonjak.

"Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat," ujarnya.

Dalam penyusunan RAPBN 2023, Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan kepada jajaran menteri agar memiliki fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi yang sedang terjadi atau sebagai instrumen shock absorber. Namun, RAPBN 2023 juga harus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan berkelanjutan atau sehat.

Karena itu, Sri Mulyani mengatakan Presiden meminta agar defisit APBN 2023 harus berada di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam sidang kabinet paripurna itu, pemerintah juga menetapkan prioritas belanja pada 2023, di antaranya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, dan anggaran penyelenggaraan Pemilu.

"Untuk belanja Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional seperti untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional. Instruksi Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu," urai Sri Mulyani.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Rabu, 10 Agustus 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo