POLHUKAM

PILPRES 2024

Banteng Perkasa Tantang 3 Poros

Ilustrasi. (Net)
Ilustrasi. (Net)


JAKARTA - Untuk saat ini, setidaknya tiga poros politik sudah mengkristal menuju pergulatan dalam arena Pilpres 2024. 

Menariknya, hanya PDI Perjuangan yang ogah terlibat dalam 'dansa-dansa politik' yang intens dilakukan partai-partai lain belakangan. Seakan-akan banteng gemuk siap berlaga sendirian meski harus dikeroyok dari segala penjuru.

Tiga poros politik sudah berani terang-terangan menampakkan wajahnya ke publik. Yang paling awal adalah Koalisi Indonesia Bersatu; terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Disusul koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menamakan diri Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Partai-partai KIB maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bahkan sengaja memamerkan kekompakan mereka dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bersama-sama.

Yang terakhir, meski belum mendeklarasikan koalisi, tetapi momen keakraban di antara para petingginya sudah jadi bahan gunjingan politik. Yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).


Kemesraan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan mantan Presiden PKS yang kini menjabat wakil ketua majelis syura partai, Sohibul Iman, di pesta pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akhir Juli lalu, dianggap sebagai sinyal kuat peluang koalisi.

Bagaimana dengan PDIP? Merasa ditinggalkan atau seperti kata Surya Paloh: 'merasa sombong dan hebat sendiri' karena menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, berkali-kali meminta pengurus dan kader partainya tidak terpengaruh isu capres-cawapres. Hasto berpesan agar pengurus dan kader PDIP tidak perlu ikut menanggapi apa yang dilakukan pihak lain. Menunggu momentum jadi alasan partai berlambang banteng gemuk itu tidak larut dalam pembahasan capres.

Hasto menyadari sikap politik PDIP diartikan berbeda-beda oleh banyak pihak, termasuk rekan koalisinya di pemerintahan. Ada yang bilang PDIP tidak mau bekerja sama. Ada juga yang menyalahartikan makna koalisi tunggal.

Gagasan koalisi tunggal dilontarkan Hasto dalam keterangan pers pada Kamis (21/7/2022), untuk menjawab pertanyaan soal arah koalisi PDIP di tengah hebohnya manuver parpol-parpol lain menyongsong pemilihan presiden dan wakil presiden. Gagasan itu pun ditafsirkan macam-macam oleh publik, bahkan ditolak sesama partai koalisi di pemerintahan.

"Sekali lagi, kita jangan buang energi. Bagi PDIP skala prioritas memperbaiki ekonomi rakyat. Apalagi kita baru menghadapi pandemi yang membutuhkan perhatian besar agar kita bisa segera bangkit," kata dia.

Menurut Hasto, akan tiba saatnya untuk membahas capres dan kerja sama dalam mengusung pasangan calon, termasuk memberi komitmen saat pemerintahan yang baru sudah terbentuk. Bagi partai Soekarnois ini, penetapan capres berkaitan dengan pentingnya menangkap harapan masyarakat. Sebelum capres ditetapkan, butuh pemikiran serta perenungan mendalam soal sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia dan rakyatnya.

Hasto tekankan lagi bahwa pada saatnya nanti Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memutuskan figur yang diusung berdasarkan semua proses tersebut. 

Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, dalam satu kesempatan lain, menegaskan bahwa partainya tak akan tergesa-gesa melakukan silaturahmi dengan parpol lain untuk membicarakan kans kerja sama di Pilpres 2024. Prinsipnya, ojo grusa grusu atau ojo kesusu terkait 'koalisi' atau bahasa PDIP: kerja sama politik.

"Kalau pemilu kan masih 2024 ya, jadi kalau hal-hal yang sifatnya teknis itu partai kan tetap tegak lurus ya pada hasil keputusan kongres. Apalagi soal pencapresan, makanya saya sampaikan ojo grusa grusu," kata Djarot kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Kata Djarot, PDIP tidak mengenal sistem koalisi. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri lebih suka memakai istilah kerja sama antarpartai.

"Di dalam sistem kita, tidak mengenal koalisi dan oposisi tapi yang ada adalah kerja sama. Kerja sama antarpartai, kerja sama antarmasyarakat. Kalau kerja sama kita bangun apalagi untuk membawa Indonesia ke depan kan tidak bisa sendiri-sendiri ya," ujar Djarot.

PDIP Kuat

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai, sangat memungkinkan jika PDIP berjalan sendirian melawan tiga poros di Pilpres 2024. PDIP saat ini menjadi partai paling potensial, suaranya meninggalkan sejumlah rival cukup jauh. Bahkan, pesaing terkuatnya, yaitu Gerindra, berjarak hingga dua digit.

"Situasi ini membuat kepercayaan PDIP meninggi," kata Dedi kepada Info Indonesia, Rabu (10/8/2022).

Hal lainnya, PDIP memiliki tokoh potensial beserta tokoh-tokoh pendongkraknya. Misalnya saja jika Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, diusung untuk Pilpres 2024 maka akan didukung oleh banyak tokoh berpengaruh. Mulai dari Presiden Jokowi, Tri Rismaharini, Azwar Anas, bahkan Ganjar Pranowo.

Ada pula tokoh-tokoh mudanya seperti Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Pengaruh mereka sangat signifikan di wilayahnya masing-masing.

Menurutnya, Puan hanya tinggal mencari calon wakil presiden untuk mendampinginya. Andai muncul dari sesama kader PDIP sekalipun, Puan tetap potensial unggul. PDIP tinggal memilih nama-nama yang sudah disebutkan di atas.

Ia yakin PDIP akan menang dalam Pilpres 2024 sekalipun dia sendirian. Asalkan, partai berlambang banteng tersebut bisa terus solid. Menurut dia PDIP tidak bisa dilihat hanya dari sisi partai.

"Di internal ada Megawati yang cukup berpengaruh terhadap kader, di luar kader ada nama-nama besar yang salah satunya adalah Jokowi. Soliditas PDIP dan Jokowi ini lebih kuat dibanding KIB," terangnya.

Senada dengan Dedi, peneliti senior dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan, PDIP sepertinya tidak terlalu bergantung pada partai lain. PDIP bisa mengusung paslon secara mandiri, sehingga relatif leluasa untuk bisa memainkan ritme dan tempo dalam mengontrol dinamika terbentuknya koalisi-koalisi.

Selain itu, PDIP juga bisa menentukan konfigurasi koalisi karena saat ini masih menjadi partai pengusung utama pemerintahan Jokowi. Dalam posisi ini, PDIP sebenarnya bisa saja pasif atau menunggu partai lain untuk bergabung dan atau bisa juga sendirian tanpa berkoalisi.

"PDIP bisa juga mengambil kesempatan di last minute untuk melihat dan mencermati serta mengontrol dinamika tarik ulur terbentuknya koalisi-koalisi lain. Semua akan sangat bergantung pada sinyal dan komando Megawati," kata Surokim.

Kendati demikian, ia menilai bahwa PDIP akan menghadapi dilema yang lumayan rumit dalam penentuan dan pengajukan calon presiden antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Keduanya jelas punya kelebihan dan kekurangan. Pilihan jalan tengah adalah mengajukan keduanya menjadi capres-cawapres kendati itu juga tetap memiliki risiko untuk perluasan dukungan.

"Namun, menurut pendapat saya hal itu bisa menjalan jalan tengah yang bisa diambil untuk menguatkan soliditas internal PDIP," kata dia.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menjelaskan, saat ini dari ketiga poros koalisi, hanya Gerindra-PKB yang terlihat sudah mulai matang. Tampak sekali Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, siap untuk maju Pilpres yang makin tampak setelah agenda pendaftaran partai di KPU. Hal ini menunjukkan Prabowo sepertinya mulai melihat realitas tidak bisa bersama-sama PDIP dalam koalisi.

Sementara Nasdem-PKS-Demokrat masih menunggu momentum. Menurut Efriza, mereka sedang melihat perkembangan dan mengurus permasalahan internal masing-masing. Nasdem yang mengalami penurunan elektabilitas saat menominasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Partai Demokrat kembali mengalami persoalan konflik internal. Di samping itu masih melihat perkembangan koalisi lainnya, juga melihat perkembangan setelah Anies tidak menjabat gubernur mulai Oktober nanti.

"Di sisi lain, poros ini juga melihat berbagai peluang Anies-AHY atau Anies dengan alternatif lainnya," kata Efriza.

Sedangkan KIB terlihat paling sulit menentukan pasangan capres-cawapres karena elektabilitas ketiga tokoh partai masing-masing sangat kecil. Di sinilah PDIP cukup cerdas, menghambat koalisi-koalisi lain untuk bergerak cepat. PDIP malah mengajukan empat calon yang dapat diusung.

Kendati demikian, dia percaya PDIP pada akhirnya memutuskan berkoalisi dengan partai lain. Menurutnya, peta koalisi akan berubah dengan kendali di tangan PDIP. Mereka tidak bergerak sendiri tapi juga mengandalkan Presiden Jokowi dan relawan pendukungnya.

Karena itu langkah politik koalisi menunggu dan melihat respons PDIP. Di sisi lain, PDIP malah dapat menarik KIB untuk bersama dalam gerbongnya.

"Ini peluang yang cukup besar dan memungkinkan dilakukan," jelasnya.

Adapun jika PDIP berjalan sendirian, paket yang akan diusung bisa memadukan unsur kader internal dan dari luar partai. Dengan mengambil figur dari unsur Islam yang bisa diharapkan seperti sosok TGB Muh. Zainul Majdi, Khofifah Indar Parawansa, Gus Yaqut, Eric Thohir, maupun bisa mengambil sosok militer seperti Panglima TNI Andika Prakarsa.

Selain itu, PDIP bisa mengambil sosok eksekutif daerah seperti Ridwan Kamil atau sosok yang sesuai momentum hangatnya situasi politik menjelang Pilpres 2024. Kemungkinan lainnya, lanjut Efriza, PDIP akan mengambil unsur sesama kader dengan memadukan kaum muda dan ideologis-biologis yakni Ganjar-Puan. Ataumemadukan tokoh yang sukses di level eksekutif daerah masing-masing, yaitu Ganjar-Azwar Anas.

"Atau pilihan selanjutnya mengambil pilihan sosok wakil presiden kejutan tanpa diduga-duga yang dapat mencerminkan unsur Islam, sukses di daerah, memahami ekonomi," tegasnya.

Sependapat dengan Efriza, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarak menilai, PDIP mau tidak mau mengajukan calonnya sendiri jika tidak ada parpol yang berkoalisi dengan PDIP. Yang paling mungkin yakni mengusung Puan. Sedangkan peioritas kedua sebagai alternatif yaitu mengusung Ganjar Pranowo. Tapi sangat mungkin juga duet Puan-Ganjar yang dimajukan.

"Tapi jangan lupa, politik itu sangat lentur, konstelasi bisa berubah cepat. Paket Prabowo-Puan masih belum mati. Tidak menutup kemungkinan terbentuk koalisi PDIP-Gerindra-PKB. Selama ini hubungan Prabowo dan Megawati masih sangat baik. Ini jadi modal untuk koalisi di Pilpres 2024," kata Zaki.

Zaki optimistis PDIP bakal menang pemilu jika maju sendiri. Apalagi elektabilitas Puan kurang bagus, masih kalah bersaing dengan nama-nama besar lainnya. Terlalu berisiko bagi PDIP untuk maju sendirian.

"Walaupun bisa ada kejadian PDIP menang pemilu, tetapi akan menjadi pemerintahan yang lemah karena minim dukungan parpol, akan dipojokkan oleh Senayan. Lebih baik PDIP realistis dengan membuka diri untuk koalisi. Yang paling memungkinkan adalah Gerindra dan PKB," jelasnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Kamis, 11 Agustus 2022.


Video Terkait:
PPP Harus Mampu Adptasi di 2024
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo