EKONOMI

Indonesia Aman Dari Krisis Pangan

Presiden Jokowi menanam kelapa genjah bersama petani di Desa Giriroto, Kabupaten Boyolali, Kamis (11/8/ 2022). (BPMI Setpres/Laily Rachev)
Presiden Jokowi menanam kelapa genjah bersama petani di Desa Giriroto, Kabupaten Boyolali, Kamis (11/8/ 2022). (BPMI Setpres/Laily Rachev)


JAKARTA - Presiden Jokowi makin rajin menginstruksikan peningkatan produksi tanaman pangan alternatif. Latar belakangnya adalah ancaman krisis pangan global yang sudah dirasakan puluhan negara di dunia. Kini tinggal menunggu kemauan politik yang kuat dari negara agar program yang baik itu bukan sekadar hangat hangat tahi ayam.

Untuk menekankan kembali pentingnya menjaga pasokan pangan nasional, Jokowi meninjau pengembangan dan penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/8/2022).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada untuk menghindari krisis pangan dan kelaparan.

"Kita pun harus hati-hati dan harus waspada terhadap yang namanya krisis pangan, jangan sampai terjadi di negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga pasokan pangan adalah wajib," kata Jokowi.

Presiden juga mengingatkan, menjaga pasokan pangan harus dibarengi dengan langkah-langkah untuk memastikan distribusi pangan tidak menimbulkan ketimpangan antardaerah, yang dapat mengakibatkan harga pangan ikut meningkat. Jokowi kemudian mendorong para petani untuk mulai menanam komoditas pangan yang bisa menjadi substitusi bahan pangan impor.


"Misalnya, urusan gandum. Gandum di kita ini bisa dicampur dengan cassava, dicampur misalnya sorgum, dicampur dengan sagu. Saya kira ini akan mengurangi impor kita," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi bahan pangan agar tidak membuat daya beli masyarakat menurun.

"Menjaga inflasi bahan makanan, bahan pangan, harus dijaga inflasinya sehingga kenaikan harganya tidak memberatkan daya beli masyarakat," ujarnya.

Secara nasional, pemerintah menargetkan penanaman satu juta pohon kelapa genjah untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif sebagai langkah mengantisipasi krisis pangan. Ia juga menyatakan pemerintah bakal menyiapkan industrialisasi sebagai langkah lanjutan dari penanaman kelapa genjah.

"Yang paling penting setelah ini ditanam, disiapkan juga industrialisasinya, karena kelapa ini bisa dipakai untuk gula semut, bisa untuk minyak kelapa. Nah ini (industrialisasi) disiapkan di sini, di setiap desa yang ada kelapa genjah-nya dalam jumlah yang banyak," katanya.

Presiden Jokowi mengingatkan program penanaman kelapa genjah itu hasilnya baru akan terasa setelah 2,5 hingga 3 tahun kemudian. Nantinya, satu pohon diperkirakan bisa menghasilkan 140-180 buah kelapa.

"Kalau kita menanam secara nasional satu juta, ya kalikan saja hasilnya berapa," ujar Presiden Jokowi.

Menurutnya, industrialisasi sebagai tindak lanjut penanaman kelapa genjah setidaknya menimbulkan dua manfaat utama.

"Pertama, ada tambahan pendapatan untuk masyarakat. Yang kedua, tanah-tanah yang tidak produktif, pekarangan, kebun, dan lain-lain, bisa ditanami kelapa genjah ini," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Manfaatkan Pekarangan

Sebelum meninjau pengembangan dan penanaman kelapa genjah di Sukoharjo, Presiden sempat melakukan kegiatan serupa di Desa Giriroto, Boyolali. Di Boyolali, Jokowi mengimbau pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam komoditas pangan seperti cabai, agar setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

"Urusan cabai, urusan ini yang seharusnya rumah tangga-rumah tangga di desa bisa menanam itu, di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis," ucap Jokowi.

Ia menjelaskan bahwa setidaknya 300 juta penduduk berada pada situasi kekurangan pangan akut. Kelaparan sudah mulai terjadi di beberapa negara. Jika tidak ada solusi untuk mengatasi hal tersebut, jumlah orang yang terdampak bisa membengkak hingga 800 juta orang.

Karena itu, Presiden Jokowi mendorong agar lahan-lahan yang tidak produktif ditanami berbagai komoditas pangan alternatif. Mulai dari jagung, sagu, porang, sorgum sampai kelapa genjah. Khusus kelapa genjah, tanaman itu bisa diolah menjadi berbagai bahan pangan seperti gula semut hingga minuman segar. Kelapa genjah dapat dipanen dalam waktu 2 - 2,5 tahun.

"Setahun bisa produksi satu pohon, bisa 180 buah yang itu bisa dibuat gula semut, bisa dibuat minyak kelapa, yang juga bisa dijual buahnya untuk minuman segar," kata Jokowi. 

Kegiatan penanaman bertajuk Kelapa Genjah Sebar (KEJAR) yang dilakukan Presiden merupakan bagian dari kegiatan Perkebunan Merdeka. Penanaman perdana ini dilakukan di Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, dengan target 200.000 batang. Rinciannya seluas 46 ribu hektare di Boyolali, 44 ribu hektare di Karanganyar, dan 110 ribu hektare di Sukoharjo.

"Ini baru dimulai di sini. Nanti di provinsi-provinsi yang memang kelapa itu bisa lebih baik akan kita tanami, targetnya kurang lebih satu juta kelapa genjah. Tapi tidak kelapa saja, tadi ada jagung dibagi juga, bibit-bibit cabai juga," kata dia.

Indonesia Aman

Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengatakan sebetulnya Indonesia masih jauh dari terdampak krisis pangan dunia. Kendati demikian, dia mengakui perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai membuat potensi krisis di dalam negeri tetap ada. Apalagi kedua negara tersebut adalah salah satu eksportir terbesar gandum.

"Enggak akan terjadi krisis pangan di Indonesia. Dulu juga di tahun 2020 dan 2021 diprediksi bakal terjadi krisis pangan, tapi ternyata tidak ada," kata Andreas kepada Indonesia.

Menurut dia, fakta sejumlah negara kekurangan pangan tidak bisa menjadi dasar untuk menyebut sedang terjadi krisis pangan dunia. Menurutnya, krisis pangan baru akan terjadi jika dipengaruhi dua hal. Pertama, terjadi peningkatan harga pangan secara mendadak dalam tempo singkat. Kedua, terjadi penurunan produksi pertanian, terutama penurunan produksi serealia.

"Intinya Indonesia masih aman dari krisis pangan. Kalau Indonesia, menurut saya enggak ada masalah. Namun, itu juga tergantung dari produksi padi kita," terangnya.

Di sisi lain, dia pesimistis program pengembangan tanaman pengganti gandum sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional dapat terus dijalankan dengan baik. Menurutnya, pemerintah harus hati-hati dalam menyusun kebijakan, jangan hanya mendiseminasikannya ke masyarakat. Sebab, kalau petani mengalami kerugian gara-gara menanam tanaman pangan pengganti maka tidak akan ada pihak yang mau bertanggung jawab. Ujungnya petani-petani di Indonesia kembali mengalami kerugian.

"Pemerintah harus serius. Pemerintah harus melindungi petani, tidak hanya meluncurkan suatu program kemudian setelah itu ditinggalkan. Bisanya seperti itu," kata dia.

Andreas menyatakan program tanaman pangan pengganti tidak hanya bergantung pada budidaya. Pemerintah juga harus menghadapi persoalan mengubah selera masyarakat dan masalah harga.

"Bisa tidak nanti berbagai tepung tersebut yang sekarang dikembangkan pemerintah sebagai panganan pengantin itu bisa lebih murah dibandingkan tepung terigu impor?" kata Andreas.

Pemerintah juga harus memiliki kemauan politik (political will) untuk membuat pangan pengganti bisa dikonsumsi dan diterima masyarakat.

"Selama tidak ada kemauan politik yang kuat, ya akan sangat sulit program pangan pengganti berjalan dan diterima oleh masyarakat," tegasnya.

Jalankan Konsisten

Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, merasa heran jika Indonesia sebagai negara agraris malah ketakutan terdampak krisis pangan. Faktanya, sejak 20 tahun terakhir produksi pangan Indonesia rata-rata mengalami penurunan. Suka tidak suka harus diakui oleh para penentu arah pembangunan ekonomi sejak era reformasi hingga saat ini.

"Tetapi pemikiran untuk pemberdayaan jenis pangan baru oleh karena ancaman krisis dunia terkesan sekadar aksi-reaksi saja, bukan proaktif," kata Agus.

Menurutnya, cara pandang harus kembali ke fundamental keunggulan bersaing Indonesia yaitu negara agraris terbesar di dunia, dengan kesuburan tanah dan segala potensi pangan bisa dikembangkan atau didayagunakan. Karena itu, kerangka berpikirnya adalah strategi pembangunan ekonomi difokuskan ke sektor agronomi sebelum pembangunan sektor lain yang nantinya mengikuti.

"Kita harus ingat, bahwa Indonesia mengalami 350 tahun masa kolonialisme utamanya karena kekayaan komoditas pertanian dan pangan," terangnya.

Yang jelas, Agus menganggap kampanye pangan pengganti beras sangat baik selama dijalankan secara konsisten. Dia sependapat bahwa ada kekeliruan paradigma Orde Baru yang menjadikan pangan utama rakyat Indonesia adalah beras. Padahal, masih begitu banyak jenis pangan utama baik berlaku bagi kultur daerah ataupun nasional. Maksudnya, jenis-jenis pangan itu yang perlu
dibudidayakan kembali. Misalnya berbagai jenis ubi-ubian atau sering disebut 'polo kependem dan polo gemandhul'.

Secara teoritis, apa pun jenis pangan yang ingin digenjot pemberdayaannya, perlu riset yang benar terhadap logika pasar dan konsumennya. Jika itu diorientasikan untuk ekspor, juga dapat terukur proyeksi serapannya dan realita di sana.

"Kemudian, ketemu jenis tanaman atau komoditas apa yang harus masif dibudidaya, tentunya selain padi," ujarnya.

Dalam konteks proyek budidaya tersebut, pertama-tama pemerintah harus menjamin kepastian harga di kemudian hari melalui industrialisasi atau jalur distribusi yang akan dibangun oleh perusahaan berlabel BUMN. Jelas bukan swasta, karena sering terjadi keberhasilan panen sebuah komoditas diikuti oleh jatuhnya harga di pasar.

Setelah hal itu dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah, baru masuk ke teknis budidaya tanaman dengan kelompok-kelompok tani. Dengan demikian, para petani akan bekerja keras dengan suatu kepastian harga atas produknya. Hal tidak kalah penting yaitu keseriusan budidaya tanaman pangan alternatif harus ditunjukkan pemerintah sendiri. Apalagi pemerintah memiliki otoritas penuh terhadap BUMN sektor pertanian atau perkebunan.

Demikian juga proyek Food Estate harus membuktikan hasil pangan pengganti. Program ini tidak boleh numpang lewat saja karena sudah mendapat aliran dana sangat besar.

"Jadi pemerintah melalui menteri BUMN untuk mengambil kebijakan korporasinya untuk menjadikan proyek percontohan budidaya tanaman pangan pengganti," ujar Agus.

Beberapa konsep dasar dan apa yang sudah ada tersebut dikoordinasikan dengan sebuah kebijakan ekonomi, terstruktur dan terkoordinasi. Selanjutnya tercipta tata kelola pangan yang baik, efisien, efektif, dan produktif.

"Bukan sekedar aksi dan reaksi, tetapi sebagai rancang bangun agronomi nasional, mulai jangka pendek, menengah dan panjang," jelasnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Jumat, 12 Agustus 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo