EKONOMI

Kinerja Pemerintahan Jokowi Tangani Gejolak Ekonomi Sangat Baik

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pada kegiatan Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (13/8/2022). (Antara/Dok. Pribadi)
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pada kegiatan Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (13/8/2022). (Antara/Dok. Pribadi)


JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memuji kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengoordinasikan penanganan masalah ekonomi, guna menangani gejolak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan lonjakan harga minyak dunia.

"Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat bagus, lalu didukung peran Pak Perry bersama jajaran Bank Indonesia," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Misbakhun mengatakan, capaian tersebut tak terlepas dari koordinasi yang baik antara Presiden Jokowi, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; hingga Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

Misbakhun menyatakan hal itu di depan ratusan konstituennya pada kegiatan Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata yang digelar di Kantor Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (13/8/2022).

Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5 Agustus lalu. Menurut Misbakhun, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen.


"Positif. Di saat luar negeri mengalami gejolak harga BBM, di Indonesia naik atau enggak? Kan, enggak," ujarnya.

Menurut Misbakhun, pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM. Namun, dia menyebut kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM harus ditopang kebijakan moneter.

Dia mengatakan, BI sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter punya andil besar dalam menjaga ketersediaan dana.

"Nah, uang subsidi ini dari mana? Sebagian dari pajak negara, sebagian dari Bank Indonesia," kata Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, pemerintah dan BI telah menandatangani Surat Keputusan Bersama Jilid III. SKB itu berisi kesepakatan tentang berbagi beban (burden sharing) yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN). Melalui skema itu, BI membeli SBN dari pemerintah.

"Dengan SKB Jilid III, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia," tuturnya.

Misbakhun menambahkan, saat ini seluruh masyarakat menikmati buah kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM. Menurut dia, angka inflasi tetap terkendali meski harga minyak terus bergejolak seiring konflik antara Rusia dengan Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

"Jika kita melihat perang Rusia-Ukraina yang membuat harga minyak menjadi tinggi, inflasi yang tinggi terjadi di berbagai negara. Indonesia hanya mengalami inflasi di bawah sepuluh persen," jelasnya.


Video Terkait:
DPR Rapat Bareng Sri Mulyani Bahas Pagu, APBN Apa Kabarnya?
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo