POLHUKAM

PILPRES 2024

KIB Rumuskan Program Untuk 10 Tahun

KIB menggelar pertemuan di Surabaya, Minggu (14/8/2022). (Antara Foto/Aprillio Akbar)
KIB menggelar pertemuan di Surabaya, Minggu (14/8/2022). (Antara Foto/Aprillio Akbar)


SURABAYA - Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merancang program untuk 10 tahun ke depan atau hingga 2035. 

Tertuang dalam visi misi KIB yang diberi nama Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). KIB menawarkan PATEN sebagai salah satu visi misi mereka dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Dalam PATEN itu ditekankan periode krusial Indonesia adalah 2025-2035, di mana bonus demografi kami ini 191 juta penduduk," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di sela penyampaian Visi Misi KIB di Hotel Shangri-la, Surabaya, Minggu (14/8/2022).

Dia menjelaskan, visi misi tersebut akan diterapkan jika KIB memenangkan Pilpres 2024. Nantinya, PATEN bakal dijalankan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. PATEN akan mengutamakan ketahanan pangan, energi, kekuatan fiskal, UKM, memaksimalkan kesetaraan gender dan pengembangan pemuda.

"Kami harus mengakselerasi ekonomi agar kita mencapai kesejahteraan dari sekarang income per kapita kita empat ribu menjadi 12 ribu," ujar Airlangga.


Airlangga menjelaskan bahwa KIB tidak ingin Indonesia terjebak dalam kategori negara middle income trap. Oleh karena itu, KIB merumuskan PATEN guna mengakselerasi peningkatan perekonomian.

"Kalau pada waktu itu kita belum sejahtera maka kita menjadi tua dan tidak keluar dari middle income trap, yang ada seperti di Korea Selatan," kata Airlangga yang juga Menko Bidang Perekonomian.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan bahwa KIB dibentuk dengan tujuan masa depan Indonesia yang lebih baik. Tujuan lainnya yaitu mengakhiri politik identitas yang secara nyata telah memecah belah persatuan bangsa.

Zulkifli merasa perpecahan bangsa sudah sangat meruncing yang ditimbulkan persaingan pada pilpres dua periode terakhir. Politik identitas tersebut yang diharapkan bisa diakhiri dengan terbentuknya KIB.

"Dua kali pilpres, pembelahan sampai ke rusuk. Itu yang harus kita akhiri kalau kita ingin menjadi negara maju," ujarnya.

Zulkifli juga mengajak partai-partai yang tergabung dalam KIB untuk melakukan evaluasi demokrasi yang berjalan selama ini. Dia merasa sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia akhir-akhir ini cenderung transaksional.

"Padahal demokrasi transaksional akan menghasilkan kesenjangan, kegaduhan, distrust dan sebagainya. Maka dari itu harus diluruskan," jelas Menteri Perdagangan itu.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo