POLHUKAM

PEMILU 2024

Ingat, Penyelenggara dan Peserta Pemilu Jangan Korupsi

Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu. (Antara/Dok. Pribadi)
Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu. (Antara/Dok. Pribadi)


JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan partai politik agar tidak korupsi menjelang Pemilu 2024.

"PB PMII mengingatkan agar KPU, Bawaslu dan parpol tidak terlibat dalam praktik korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024," kata Koordinator Nasional Pemantau Pemilu PB PMII, Hasnu, dalam keterangannya, Minggu 14/8/2022).

Menurut dia, ini merupakan seruan moral PMII kepada sejumlah parpol dan penyelenggara pemilu. Hasnu mengakui bahwa salah satu tantangan bangsa Indonesia mencapai pemilu yang demokratis dikarenakan parpol dan penyelenggara pemilu minim integritas.

"Bawaslu, KPU, parpol harus bersih dari praktik korupsi. Jangan sampai penyelenggara dan parpol terlibat," kata Hasnu.

Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, sebagai organisasi gerakan mahasiswa, PMII memiliki tugas moral dan kenegaraan dalam mendesain politik alternatif.


"Politik alternatif PMII adalah menjembatani rakyat dan negara. Tujuannya menyadarkan penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di Pemilu 2024. Bagi PMII, korupsi itu sangat menyengsarakan rakyat," jelas Hasnu.

Dia menjelaskan, pintu masuk korupsi dalam pemilu secara teori dan praktik adalah terjadinya jual beli surat rekomendasi. Apakah rekomendasi untuk calon kepala daerah seperti bupati dan wali kota dan gubernur. Begitupun dengan calon anggota legislatif.

Maka dari itu PB PMII mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar memastikan pelaku korupsi dalam Pemilu 2024, mulai dari proses pendaftaran para parpol peserta agar memantau aliran keuangan parpol. Jika ditemukan rekening gendut agar segera ditindak tegas supaya jera.

Hasnu menambahkan, pihaknya mendorong KPK, Kejaksaan Agung dan kepolisian agar mengawasi secara baik investasi asing dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia, proses ini menjadi salah satu pintu masuk Bawaslu, KPU dan parpol melakukan korupsi di sela penyelenggaraan pemilu.

"PB PMII sebagai lembaga pemantau Pemilu 2024 memastikan secara benar agar pelaksanaan pemilu tanpa praktik korupsi. Tujuan kita semua yakni ke depan wajah demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bebas korupsi," imbuhnya.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo