POLHUKAM

Banyak Alasan Anies Harus 2 Periode

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Tirto.id/Andrey Gromico)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Tirto.id/Andrey Gromico)


JAKARTA - Salah satu isu penting menyongsong Pilpres 2024 selain pembentukan koalisi dan bursa kandidat adalah nasib program-program strategis nasional dan kebijakan strategis lain yang belum diselesaikan pemerintahan Joko Widodo.

Masyarakat tentu akan lebih tenang jika program-program yang dinilai positif masih akan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin penerus Jokowi.

Dari pengalaman panjang di era reformasi ini, rakyat belajar bagaimana pergantian kepemimpinan hanya melahirkan stagnasi dalam hal pertumbuhan ekonomi. Banyak proyek yang mangkrak. Tentu tak hanya dalam bidang ekonomi, juga di sektor pendidikan dan kesehatan.

Saat ini berkembang aspirasi agar pergantian presiden dan wakil presiden di 2024 tidak menghentikan semua kebijakan strategis jangka panjang, capaian prestasi dan keberhasilan yang sudah dilahirkan petahana. Karena itu pilihan rakyat akan jatuh kepada figur yang sejalan dengan visi-misi Jokowi.

Dari sejumlah figur yang diunggulkan untuk Pilpres, sebagian besar bagian dari pemerintahan Jokowi bahkan terang-terangan menawarkan keberlanjutan program. Tidak demikian dengan Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta yang akan melepas jabatannya pada Oktober depan itu menjadi sorotan khusus karena selama ini dipersepsikan mewakili kelompok oposan, atau penampung limpahan suara eks pendukung Prabowo Subianto yang menyeberang ke barisan pemerintah.


Pengamat ekonomi politik dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, menilai, rencana pencalonan Anies Baswedan dan keuntungan elektoral yang didapatkannya dari citra oposisi adalah hal wajar.

"Jadi sah saja jika memang menjadi keputusannya (Anies nyapres), walau belum dikatakan menunjukkan hasil luar biasa ketika sebagai gubernur," kata Agus kepada Info Indonesia, kemarin.

Meski demikian, Anies sebaiknya berpikir dua kali sebelum mencalonkan diri sebagai presiden sekalipun diusung oleh koalisi parpol.

"Ada etika politik yang patut direnungkan mengingat dahulu dia maju sebagai gubernur diusung oleh kekuatan penuh Partai Gerindra. Sedangkan kali ini jelas, Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres," jelas Agus.

Dari perspektif itu Agus mengatakan lebih baik Anies mempersiapkan diri menyongsong pemilihan gubernur DKI Jakarta yang berlangsung serentak dengan Pemilu Legislatif dan Pilpres.

"Periode kedua akan menjadi kesempatan terbaik baginya untuk membuktikan dan merealisasikan kinerja terbaiknya walau sempat disela oleh pejabat sementara," ucapnya.

Hal lain yang mengkhawatirkan adalah Anies belum tentu akan meneruskan program kerja ekonomi yang dijalankan pemerintahan Jokowi. Paling tidak ada dua alasan. Pertama, kebijakan ekonomi adalah kebijakan politik dan organisasional yang menyangkut koalisi dan struktural kabinet nantinya. Kedua, kondisi keuangan negara di 2024 dan tahun berikutnya berbeda dengan ketika awal pemerintahan Presiden Jokowi.

"Utang Indonesia sudah terlalu besar dan akan terus meningkat ke ambang batas yang diizinkan oleh undang-undang. Artinya, program pembangunan fisik yang belum selesai di era Jokowi belum tentu akan dapat diteruskan," ujarnya.

Siapapun capres 2024 harus mengajukan gagasan non-mainstream. Khususnya, dalam hal pembangunan dengan dana besar untuk biaya modal (capital expenditure). Presiden setelah Jokowi tidak bisa terus menerus mengandalkan utang melainkan mendorong gotong-royong dari kekuatan permodalan masyarakat. Dalam hal biaya konsumtif atau subsidi juga harus diubah dengan pola yang produktif.

Berikutnya, ekonomi kewilayahan dibangun bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat. Bukan lagi liberalisasi kepada para investor besar dari pusat atau luar negeri. Sinergi atau inkorporasi, termasuk peran UMKM dan koperasi ada di dalamnya, bukan dipinggirkan hanya sebagai penggembira kegiatan ekonomi.

"Saya konsisten dengan sistem ekonomi murakabi, untuk menerjemahkan konsepsi singkat tersebut. Itu kiranya menjadi modal politik seorang Capres 2024 sebagai program ekonomi kontemporer, tetapi konstitusional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945," jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Agus, apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi akan terus berkesinambungan dan tidak membebani perekomian jangka panjang. Ia menyebut pekerjaan rumah Indonesia di sektor ekonomi adalah kedaulatan dan kemandirian. Dalam terminologi kemandirian masih banyak yang belum tuntas. Hal pokoknya adalah kemandirian pangan dan energi, juga teknologi.

Menurut pencetus ekonomi murakabi ini, esensi kedaulatan ekonomi adalah kekuatan pada modal nasional dan terpenting oleh kekuatan rakyat. Kondisi itulah yang masih jauh dari harapan sejak Orde Baru.

"Setiap pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu belum mampu mempersempit jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok marginal ekonominya," kata dia.

Harapan bersama bangsa Indonesia harus terus menyala dalam membangun kemajuan perekonomian nasional yang berdaulat dan mandiri. Arah politik ekonomi yang demikian akan mencapai keadilan sosial dan kemakmuran, serta kesejahteraan rakyat dalam keutuhan NKRI.

"Visi besar bangsa Indonesia dari para pendiri negara ini sudah saatnya dipimpin atau menjadi kehendak politik oleh seorang presiden ke depan," ujar Agus.

Wanprestasi

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, membedah capaian Anies selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dibandingkan prestasinya, kebijakan Anies justru condong ke arah wanprestasi, bahkan bernuansa pencitraan belaka.

Banyak janji-janji kampanye Anies yang belum terealisasi. Sebut saja program Rumah DP 0 Persen, Oke Oce, Oke Otrip, dan beberapa lainnya. Anies malah sibuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan sensasional

"Dari kampanyenya dulu masih ada yang belum terealisasi sdangkan program-program di Jakarta saat ini kan cuma tinggal mengikuti saja," kata Trubus kepada Info Indonesia.

Trubus melihat data kemiskinan di Jakarta meningkat. Begitupun ihwal tingkat pengangguran. Kebijakan Anies selama menjadi gubernur seakan-akan tidak rfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemangkasan pengangguran. Anies tidak mampu menahan gejolak harga yang memberatkan masyarakat Jakarta. Inilah salah satu penyebab peningkatan kemiskinan dan sulitnya lapangan kerja yang berbuntut tingginya pengangguran di DKI. Dia juga mengakui tampilan infrastruktur di era Anies terlihat begitu menonjol. Jakarta di tangan Anies terlihat cantik dan ‘Instagramable'.

"Kalau dilihat dari kebijakan publik, Jakarta enggak banyak berubah. Yang berubah itu hanya infrastruktur. Kemiskinannya bertambah, pengangguranya tinggi. Anies seharusnya lebih banyak menciptakan kebjiakan untuk kemaslahatan warga DKI," ujarnya.

Dengan segala kekurangan Anies itu, Trubus menilai, Anies tidak cocok menjadi calon presiden. Terutama karena gelagat Anies dan pendukungan yang enggan melanjutkan program-program strategis Jokowi. Hal itu sudah terlihat sejak dirinya menjabat gubernur. Seluruh program gubernur sebelumnya diganti dengan kebijakan baru.

"Agak berat (Anies melanjutkan program-program Jokowi). Kan kebijakan itu harusnya inkremental atau kebijakan yang melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Artinya, yang baik-baik dari pemimpin sebelumnya, ya dilanjutkan," ujarnya.

Di sisi lain, politik di era Anies itu sangat kental dengan politik identitas. Bahkan Trubus dengan tegas mengatakan bahwa gaya politik Anies cenderung rasis.

"Anies wajib hati-hati, ketika misalnya nanti dia menjadi capres, masyarakat tidak menghargai. Kalau nanti tidak ada parpol yang mendukung, Anies cuma akan menjadi penonton, jadi pengangguran politik," terangnya.

Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, juga sempat mengkritik kepemimpinan Anies Baswedan di DKI. Ia mempertanyakan apa saja prestasi mantan Menteri Pendidikan itu selama menjadi kepala daerah. Awalnya Hasto menyampaikan pentingnya rakyat mendorong para pemimpin untuk menunjukkan kinerja dan capaian masing-masing.

"Mari kita dorong wacana politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa mari kita dorong watak politik yang turun ke bawah, mari kita dorong suasana kondusif agar setiap mereka yang terpanggil jadi pemimpin bangsa menujukkan kinerjanya," kata Hasto di acara pelantikan dan pembekalan DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, Jumat (22/7/2022).

Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang bergerak dengan politik identitas dan primodialisme tidak akan mendapatkan tempat di Indonesia.

"Karena adalah negara Pancasila yang mendukung sepenuhnya pembumian kebhinekaan Indonesia," ungkapnya.

Sampai kemudian Hasto telak menyindir Anies dengan mempertanyakan prestasinya. 

"Jadi kalau ada orang berbicara si A si B, tanya saja prestasinya. Pak Anies, sebutkan tujuh prestasinya apa misalnya gitu. Pasti bingung jawabnya saudara-saudara sekalian," tuturnya.

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Selasa, 16 Agustus 2022.


Video Terkait:
Tiktoker Anifah Kritik Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta 26 Miliar
Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo